Oleh: Didik J. Racbini
Pasar modal Indonesia sedang mengirimkan sinyal yang sulit dibantah. Indeks Harga Saham Gabungan yang pernah menyentuh level 9.200 kini terperosok hingga mendekati 5.900. Penurunan ini bukan terjadi dalam hitungan hari, melainkan berlangsung berbulan-bulan. Namun, yang mengkhawatirkan, situasi tersebut masih kerap diperlakukan seolah gejolak biasa. Sense of crisis belum tampak memadai, padahal pasar sudah menunjukkan gejala yang mengingatkan pada episode-episode krisis terdahulu.
Bukan hanya saham lapis kedua yang terpukul. Saham-saham perbankan besar yang selama ini menjadi tulang punggung pasar juga mengalami tekanan berat. Nilai saham Bank Central Asia, misalnya, telah terkoreksi lebih dari separuh dari puncaknya. Investor asing terus mengurangi eksposurnya dan memilih keluar dari pasar domestik.
Bank Indonesia telah melakukan berbagai intervensi untuk menstabilkan pasar. Likuiditas digelontorkan dan cadangan devisa digunakan untuk meredam tekanan. Namun hasilnya terbatas. Pasar tetap melemah, investor tetap menjauh, dan rupiah masih berada di bawah tekanan. Fenomena ini menunjukkan satu hal penting: dalam ekonomi modern, trust sering kali lebih menentukan daripada angka.
Faktanya, sejumlah indikator ekonomi Indonesia tidak berada dalam kondisi buruk. Pertumbuhan ekonomi masih berjalan, perdagangan tetap bergerak, dan berbagai indikator makro masih relatif terjaga. Namun investor tidak hanya membaca angka. Mereka membaca kredibilitas. Mereka menilai apakah kebijakan dapat dipercaya, apakah institusi bekerja sebagaimana mestinya, dan apakah pemerintah memiliki kemampuan mengelola risiko secara konsisten.
Banyak negara memiliki utang publik yang lebih tinggi atau defisit fiskal yang lebih besar dibanding Indonesia. Namun mata uang mereka tetap kuat dan pasar keuangannya stabil. Alasannya sederhana: investor percaya kepada pemerintah dan institusinya. Kepercayaan itulah yang saat ini menjadi barang paling mahal di Indonesia.
Pasar kini sedang menunggu jawaban atas sejumlah pertanyaan mendasar. Apakah kebijakan ekonomi akan dijalankan secara konsisten dan tidak berubah-ubah? Apakah pengambilan keputusan bebas dari tekanan kelompok kepentingan politik? Apakah disiplin fiskal tetap dijaga? Apakah lembaga-lembaga negara yang independen benar-benar bekerja secara profesional dan kredibel? Dan yang tak kalah penting, apakah kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak privat masih menjadi pegangan negara?
Apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan tindakan nyata, kepercayaan akan kembali tumbuh. Investor akan datang kembali, pasar akan pulih, dan premi risiko Indonesia akan menurun. Sebaliknya, ketika keraguan semakin besar, investor akan meminta kompensasi risiko yang lebih tinggi atau memilih meninggalkan pasar.
Indonesia pernah mengalami situasi serupa. Pada masa krisis besar akhir 1990-an, pemerintahan Presiden Habibie melakukan serangkaian reformasi institusional yang mendasar. Demokrasi mulai dibangun lebih sehat, tahanan politik dibebaskan, independensi bank sentral diperkuat, serta regulasi antimonopoli dan antioligarki diperkenalkan. Hasilnya nyata. Nilai tukar rupiah yang sempat berada di kisaran Rp16.800 per dolar AS menguat hingga sekitar Rp6.500 per dolar AS. Pemulihan itu tidak lahir dari slogan, melainkan dari kepercayaan yang berhasil dibangun kembali.
Dalam konteks inilah nasihat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono layak dicermati. Selama bertahun-tahun SBY memilih tidak mengomentari kebijakan pemerintah sebagai bagian dari etika seorang mantan presiden. Namun kali ini ia menyampaikan pesan yang sederhana sekaligus fundamental: pulihkan kepercayaan pasar.
SBY mengingatkan bahwa ekonomi bukan hanya soal indikator fiskal dan moneter. Ekonomi pada akhirnya adalah soal kepercayaan. Ketika pasar melihat adanya kepastian hukum, konsistensi kebijakan, tata kelola pemerintahan yang baik, dan komunikasi yang kredibel, kepercayaan akan pulih secara bertahap. Tetapi bila yang terlihat justru sebaliknya, modal akan keluar, permintaan valuta asing meningkat, rupiah tertekan, dan pasar saham melemah. Gejala-gejala itulah yang kini sedang berlangsung.
Pasar juga memberi perhatian besar terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN pada dasarnya adalah dokumen kepercayaan. Cara pemerintah mengelolanya akan membentuk persepsi investor terhadap masa depan ekonomi Indonesia.
Jika belanja negara terus meningkat tanpa kendali yang memadai, berbagai program baru dijalankan tanpa evaluasi yang ketat, dan fungsi pengawasan politik kehilangan daya kritisnya, maka kepercayaan pasar akan terkikis. Sebaliknya, apabila APBN dikelola secara terukur, defisit dijaga dalam batas yang kredibel, penerimaan negara realistis, dan proses pengambilan keputusannya berlangsung secara transparan serta sahih di parlemen, pasar akan memberikan respons positif.
Apa yang terjadi saat ini sesungguhnya sudah cukup terang. Krisis global memang menjadi pemicu awal, tetapi persoalan yang kini membesar berasal dari dalam negeri, yakni menurunnya kepercayaan. Investor asing bereaksi cepat dengan mengurangi eksposurnya. Mereka telah menikmati keuntungan selama bertahun-tahun dan kini melihat risiko yang meningkat. Pilihan yang dianggap paling aman adalah keluar lebih dahulu.
Akibatnya, indeks saham terjun bebas, permintaan dolar meningkat, dan rupiah melemah. Rantai peristiwa tersebut bukanlah misteri ekonomi yang rumit. Semuanya bermula dari satu sumber yang sama: trust yang memudar.
Karena itu, jalan keluarnya juga harus dimulai dari titik yang sama. Pemerintah perlu membangun kembali kepercayaan melalui konsistensi kebijakan, disiplin fiskal, kepastian hukum, penguatan institusi, dan komunikasi yang kredibel. Tanpa itu semua, angka-angka ekonomi yang terlihat baik tidak akan cukup meyakinkan pasar.
Dalam ekonomi, angka memang penting. Tetapi ketika kepercayaan ambruk, angka tidak lagi mampu menyelamatkan keadaan.
*) Penulis adalah Ekonom Senior INDEF dan Rektor Universitas Paramadina