Jakarta (tutur.co.id) – Memasuki 2026, perekonomian Indonesia berada dalam persimpangan yang krusial. Di satu sisi, peluang pasar global masih terbuka lebar. Namun di sisi lain, persoalan struktural domestik—mulai dari lemahnya daya saing ekspor hingga rapuhnya sistem pangan—membuat Indonesia belum mampu memaksimalkan momentum pertumbuhan ekonomi global.
Isu tersebut mengemuka dalam Diskusi Publik Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) kemarin (Rabu, 21/1/2026) yang menyoroti tantangan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik, dominasi negara tertentu dalam perdagangan internasional, serta tekanan terhadap daya beli masyarakat.
Ekspor Tumbuh di “Sektor yang Salah”
Peneliti INDEF, Ariyo DP Irhamna, memaparkan analisis kinerja ekspor Indonesia berbasis data International Trade Centre (ITC). Hasilnya menunjukkan hubungan yang timpang antara pertumbuhan pangsa ekspor Indonesia dan pertumbuhan pasar global.
Menurut Ariyo, lemahnya ekspor Indonesia bukan disebabkan oleh menyusutnya permintaan dunia. Justru sebaliknya, peluang pasar global masih relatif besar. Masalah utamanya terletak pada struktur ekspor nasional yang masih bertumpu pada komoditas tertentu dan rentan terhadap fluktuasi global.
“Indonesia justru mencatat peningkatan pangsa pasar pada sektor-sektor yang secara global tidak tumbuh signifikan,” ujar Ariyo.
Kenaikan tersebut, kata dia, lebih disebabkan oleh menyusutnya impor negara tujuan, bukan oleh peningkatan daya saing produk nasional. “Ini menunjukkan Indonesia menang di sektor yang salah, sehingga manfaat ekonominya terbatas,” tegas Aryo.
Ketergantungan China dan Lemahnya Transformasi Industri
Dari sisi industri manufaktur, Ariyo menilai penguasaan teknologi masih menjadi titik lemah utama. Di tengah pertumbuhan permintaan global, ekspor Indonesia justru menunjukkan kecenderungan stagnan hingga menurun. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya transformasi struktural industri nasional.
Masalah diperparah oleh rendahnya diversifikasi pemasok dalam rantai pasok global. China muncul sebagai pemasok paling dominan, baik secara global maupun sebagai mitra dagang Indonesia. Ketergantungan ini dinilai meningkatkan kerentanan ekonomi dan melemahkan posisi tawar Indonesia dalam perdagangan internasional.
Selain itu, integrasi Indonesia dalam regional value chain dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal. Pertumbuhan impor yang lebih cepat dibanding ekspor, dengan pemasok yang sangat terkonsentrasi, memperlihatkan rapuhnya struktur perdagangan nasional.
Sebagai respons, Ariyo merekomendasikan penguatan komersialisasi riset dan inovasi domestik agar hasil penelitian mampu bersaing di pasar global, serta reformasi diplomasi ekonomi agar lebih strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di rantai pasok internasional.
Ketahanan Pangan: Produksi Naik, Harga Tetap Menekan
Isu ketahanan pangan menjadi sorotan berikutnya. Rusli Abdulah, Peneliti INDEF, menegaskan bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan hak dasar warga negara dan isu strategis nasional. Ketahanan pangan memiliki dimensi konstitusional dan berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial serta ketahanan nasional.
Rusli menjelaskan bahwa sistem pangan Indonesia masih menghadapi persoalan serius, terutama pada aspek pasca panen. Volatilitas harga komoditas seperti cabai mencerminkan lemahnya pengelolaan off-farm. Padahal, pengolahan berkelanjutan diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga.
Mengacu pada FAO, ketahanan pangan mencakup empat dimensi utama: ketersediaan fisik, akses ekonomi, pemanfaatan, dan stabilitas. Dari sisi produksi, data BPS menunjukkan produksi padi Indonesia cenderung stagnan bahkan menurun pada periode 2018–2024, sebelum kembali meningkat pada 2025.
Per November 2025, produksi padi tercatat mencapai 57,7 juta ton—melampaui capaian 2022. Namun, peningkatan produksi ini tidak serta-merta menurunkan harga beras.
Daya Beli Tertekan, Risiko Kerawanan Pangan
Data BPS menunjukkan rata-rata harga beras medium di tingkat penggilingan pada 2025 mencapai Rp12.800,8 per kilogram, naik 1,43 persen dibanding 2024. Harga beras premium dan beras kualitas rendah juga mengalami kenaikan.
Di tengah tren ini, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki potensi memperbaiki kualitas gizi dan mendorong sektor pangan. Namun Rusli mengingatkan, tanpa pengelolaan pasokan yang hati-hati, program tersebut justru berisiko menambah tekanan harga.
Dari sisi permintaan, tingkat kemiskinan memiliki korelasi kuat dengan kerawanan pangan. Wilayah dengan kemiskinan tinggi cenderung mengalami food insecurity, yang berpotensi memicu stunting dan menurunkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pemerintah didorong menjaga daya beli masyarakat serta menerapkan kebijakan impor pangan secara terukur, berbasis data, dan disesuaikan dengan kondisi daerah.
INDEF Dorong Kebijakan Ekonomi Berbasis Data
Menutup diskusi, Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti menegaskan bahwa kompleksitas tantangan ekonomi 2026 menuntut kebijakan publik yang semakin berbasis data. Tanpa landasan data yang kuat, kebijakan berisiko melahirkan asumsi keliru dan keputusan yang menyesatkan.
Diskusi publik ini diharapkan menjadi rujukan bagi publik dan pengambil kebijakan dalam membaca arah perekonomian nasional, sekaligus memperkaya diskursus tentang strategi menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.