Jakarta (tutur.co.id) — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan total penerimaan pajak hingga akhir Februari 2026 mencapai Rp245,1 triliun. Kinerja penerimaan pajak pada awal tahun ini terutama didorong oleh meningkatnya penerimaan dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa secara bruto penerimaan pajak tumbuh 12,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara secara netto, penerimaan pajak meningkat lebih tinggi yakni 30,4 persen secara tahunan.
“Dari total penerimaan pajak Rp245 triliun itu terdiri dari PPh, PPN, dan jenis pajak lainnya,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026).
Ia merinci, penerimaan pajak penghasilan (PPh) secara umum tumbuh sekitar 3–4 persen. PPh badan tercatat tumbuh 4,4 persen dengan realisasi Rp23,7 triliun. Sementara PPh orang pribadi dan PPh Pasal 21 meningkat 3,4 persen dengan capaian Rp29 triliun.
Adapun PPh final, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 26 juga mencatat pertumbuhan 4,4 persen dengan realisasi mencapai Rp52,2 triliun.
Pertumbuhan paling tinggi berasal dari PPN dan PPnBM yang melonjak 97,4 persen dengan total penerimaan Rp85,9 triliun. Selain itu, jenis pajak lainnya juga tumbuh 24,2 persen dengan nilai Rp54,4 triliun.
Menurut Suahasil, tingginya pertumbuhan PPN dan PPnBM mencerminkan aktivitas ekonomi yang terus berjalan karena pajak tersebut dipungut saat terjadi transaksi.
“PPN dan PPnBM dibayar kalau ada transaksi. Jadi kalau ada transaksi maka PPN dibayar. Ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi dan aktivitas transaksi di perekonomian kita terus berlangsung,” jelasnya.
Ia juga membandingkan capaian tersebut dengan periode yang sama tahun lalu. Hingga akhir Februari 2025, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp188 triliun.
Dengan demikian, terdapat tambahan penerimaan sekitar Rp57 triliun pada awal 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Tambahan penerimaan tersebut dinilai memberikan ruang bagi pemerintah untuk mempercepat belanja negara.
“Tambahan Rp57 triliun ini betul-betul cash yang masuk. Karena ada tambahan ini, belanja negara juga bisa lebih cepat. Jadi Rp57 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun lalu,” kata Suahasil.