Jakarta (tutur.co.id) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, pada Selasa 14 Juli 2026. Pertemuan ini fokus membahas langkah penyelamatan dan penguatan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Dalam kesempatan tersebut, DEN menyodorkan sejumlah rekomendasi strategis kepada Presiden guna menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.
Selain persoalan makroekonomi, salah satu poin krusial yang dilaporkan DEN adalah perkembangan penyempurnaan GovTech (Teknologi Pemerintah). Proyek ini menjadi motor utama dalam mempercepat transformasi digital di birokrasi Indonesia.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pembenahan GovTech ini ditargetkan untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang terintegrasi dan berbasis data akurat.
“Dengan sistem yang lebih baik, berbagai program pemerintah diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar berhak menerima manfaat. Sehingga meminimalkan salah sasaran, memperkuat efektivitas bantuan, serta mewujudkan tata kelola yang modern, efisien, dan transparan,” ujar Teddy.
Pertemuan berskala besar ini juga mempertemukan jajaran menteri kabinet dan ekonom senior yang duduk di kepengurusan DEN. Di antaranya Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Mensesneg Prasetyo Hadi dan tentunya Seskab Teddy Indra Wijaya.
Sedangkan di barisan anggota DEN dan Staf Khusus adan Mari Elka Pangestu, Chatib Basri, Firman Hidayat, Tubagus Nugraha, dan Pantro Pander Silitonga. Hadir pula staf khusus presiden, Dirgayuza Setiawan dan Agung Gumilar.
Melalui kolaborasi lintas sektor ini, pemerintah berkomitmen mempercepat digitalisasi birokrasi agar penyaluran bantuan sosial maupun pelayanan publik ke depan bisa jauh lebih tepat sasaran dan bebas dari celah kebocoran.