Jakarta (tutur.co.id) — Tahun 2025 dicatat sebagai momen penting bagi sektor pangan nasional. Indonesia tidak mengimpor beras dan bahkan mencatat surplus produksi. Di atas kertas, capaian ini terlihat meyakinkan. Namun di balik angka yang tampak menenangkan itu, DPR mengingatkan agar euforia tidak membuat pemerintah lengah.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Rina Saadah, menyebut keberhasilan swasembada beras patut diapresiasi. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa ketahanan pangan bukan perkara satu musim panen, melainkan soal menjaga kesinambungan produksi dan memastikan petani benar-benar merasakan manfaatnya.
“Capaian ini tentu patut diapresiasi. Indonesia tidak melakukan impor pada 2025. Namun, ketahanan pangan tidak bisa dilihat hanya dalam satu tahun. Kita harus memastikan produksi ini stabil menghadapi tantangan krisis iklim dan serangan hama di masa depan,” ujar Rina Saadah dalam keterangannya, Selasa (13/1/2026).
Data produksi memang menunjukkan ruang napas yang cukup lega. Produksi beras nasional tercatat mencapai 34,71 juta ton, sementara kebutuhan nasional berada di kisaran 31,19 juta ton. Selisihnya menghasilkan surplus sekitar 3,5 juta ton, angka yang kerap disebut sebagai modal kuat bagi ketahanan pangan nasional.
Namun bagi Rina, angka produksi yang tinggi belum tentu mencerminkan kondisi petani di lapangan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan swasembada harus diikuti dengan jaminan kesejahteraan bagi petani, terutama melalui stabilitas harga gabah dan penyerapan hasil panen yang optimal.
Ia menyoroti praktik di lapangan yang kerap membuat petani berada di posisi lemah. Saat panen raya, harga gabah bisa tertekan, sementara distribusi dan penyerapan belum selalu berjalan merata. Dalam kondisi seperti itu, surplus justru bisa menjadi beban jika tidak dikelola dengan benar.
Wacana ekspor beras yang mencuat seiring surplus juga mendapat catatan khusus. Rina meminta pemerintah tidak tergesa-gesa membuka keran ekspor tanpa memastikan cadangan pangan nasional benar-benar aman dan petani tidak dirugikan.
“Jika ekspor dilakukan, pastikan petani mendapatkan harga yang lebih baik dan menguntungkan, bukan hanya pedagang (trader). Jangan sampai semangat ekspor justru mengorbankan kepentingan petani dan ketahanan pangan dalam negeri,” tegasnya.
Dalam berbagai kunjungan ke daerah pemilihan, Rina juga mencatat persoalan klasik yang terus berulang. Infrastruktur pertanian, khususnya jalan usaha tani, masih menjadi kendala serius yang berdampak langsung pada biaya operasional petani. Akses yang buruk membuat ongkos produksi membengkak dan menekan margin keuntungan petani.
Selain infrastruktur, ia mengkritisi pola distribusi alat dan mesin pertanian yang dinilai belum sensitif terhadap kondisi wilayah. Menurutnya, pendekatan seragam justru berpotensi membuat bantuan tidak efektif di lapangan.
“Indonesia sangat beragam. Lahan di Jawa Barat berbeda dengan wilayah lain, sehingga jenis alsintan tidak bisa disamaratakan. Pendekatannya tidak boleh satu model untuk semua wilayah,” jelas Rina.
Rina menegaskan bahwa peran pengawasan DPR tidak berhenti pada pencapaian target produksi. Komisi IV, kata dia, akan terus mengawal kebijakan dan anggaran pertanian agar benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi petani.