Jakarta (tutur.co.id) – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang untuk menghentikan sementara pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.
Menurutnya, tata kelola program MBG masih menyimpan masalah yang begitu kompleks. Sehingga perlunya melakukan evaluasi untuk menutup celah korupsi agar terciptanya transparansi, sehingga ke depan tidak ada lagi makanan yang dikurangi spesifikasinya.
“Kalau perlu ya sementara dilakukan penghentian dulu untuk pembentukan SPPG baru sebelum dikelola dengan baik semuanya,” kata Bonyamin melalui video singkatnya kepada Redaksi, Jumat 5 Juni 2026.
Bonyamin juga menyoroti protes masyarakat terhadap kualitas makanan MBG yang dinilai jelek dan tidak sesuai anggaran.
“Nah, ini kan sudah suara masyarakat itu sangat protes terhadap adanya MBG yang makanannya jelek, yang diduga enggak sampai Rp10.000 atau bahkan Rp8.000 padahal anggarannya kan Rp15.000 misalnya,” katanya.
Mengingat penegakkan hukum yang baru saja dilakukan Kejaksaan Agung RI (Kejagung) terhadap penetapan tersangka kepada Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, Beserta Wakilnya Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.
Ia mengapresiasi Kejaksaan Agung yang bergerak cepat mengungkap kasus korupsi di BGN, termasuk pengadaan kendaraan listrik yang diduganya juga ikut mark up.
“Saya apresiasi kepada Kejaksaan Agung yang mampu mengungkap kasus ini dan segera melakukan gerak cepat dan melakukan proses-proses hukum. Kita apresiasi dan saya siap mengawal, dan mudah-mudahan ini proses-proses ini berlanjut, dituntaskan,” ujar Boyamin.
Boyamin juga mengimbau para pemilik SPPG yang pernah membayar pungutan liar untuk segera melapor ke Kejaksaan Agung. Ia mengingatkan bagi mereka yang tidak melapor maka akan ada ancaman hukum yang menanti menjeratnya.
“Dan saya mengimbau kepada SPPG yang dulu membayar untuk pendirian SPPG harus melapor kepada Kejaksaan Agung. Karena kalau tidak mau melapor malah dikenakan pasal suap, malah jadi repot lagi gitu,” pungkasnya.