Tulungagung (Tutur.co.id) – Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi mengguncang Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Dalam operasi tersebut, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo turut diamankan bersama total 16 orang.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan penangkapan tersebut. Namun, hingga saat ini KPK belum mengungkap identitas 15 orang lainnya yang turut diamankan dalam operasi tersebut. Budi memastikan perkembangan kasus akan terus disampaikan kepada publik.
“Tim mengamankan sejumlah 16 orang, salah satunya adalah Bupati Tulungagung. Kami akan update terus perkembangannya,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (9/4/2026).
Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT, sebagaimana diatur dalam KUHAP.
Di Tulungagung, tim KPK melakukan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Mapolres Tulungagung sejak Jumat malam sekitar pukul 19.00 WIB.
Sejumlah pejabat terlihat mendatangi lokasi pemeriksaan, di antaranya Penjabat Sekda Tulungagung Soeroto, Kepala Bakesbangpol Linmas Agus Prijanto Utama, Kasat Pol PP Hartono, Kabag Kesra M Makrus Mannan, Kabag Umum Yulius Isworo, hingga ajudan bupati Dwi Yoga.
Selain itu, turut hadir Kepala BPKAD Dwi Hari, Kepala Dinas PU Erwin Novinato, Kepala Dinas Pertanian Suyanto, serta Kabag Prokopim Aris Wahyudiono. Mereka menjalani pemeriksaan di lantai dua Mapolres Tulungagung dan hingga berita ini ditulis belum terlihat keluar dari lokasi.
Sementara itu, Bupati Gatut Sunu Wibowo dikabarkan telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, turut membenarkan adanya OTT tersebut. Informasi serupa juga diperkuat sumber internal kepolisian yang menyebut aktivitas tim KPK telah terpantau di Tulungagung sejak siang hari.
“Iya, (saat ini) ada aktivitas KPK di Tulungagung,” ujar sumber tersebut.
Hingga kini, KPK masih mendalami perkara yang melatarbelakangi operasi tersebut. Penentuan status hukum para pihak yang diamankan akan menjadi kunci untuk mengungkap lebih jauh konstruksi kasus yang tengah ditangani.