Jakarta (tutur.co.id) — CEO Katadata Metta Dharmaputra menilai Indonesia tengah memasuki fase penuh kecemasan akibat tekanan yang datang dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut tercermin dari berbagai indikator ekonomi dan dinamika global yang belum stabil.
Dalam forum Tutur Economic Dialogue bertema Unlocking Growth in The Middle Income Trap di Jakarta, Selasa (7/4/2026), Metta menyoroti ketidakpastian geopolitik yang masih membayangi meskipun sejumlah perkembangan positif mulai terlihat.
“Benar bahwa Selat Hormuz mulai dibuka, tetapi ketegangan geopolitik tetap ada,” ujarnya.
Menurutnya, tekanan global tersebut turut berdampak pada pasar keuangan domestik. Ia mengingatkan bahwa pasar modal Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sangat menantang, terutama terkait kewajiban pemenuhan kriteria dari MSCI dalam waktu dekat.
Metta menegaskan, kegagalan memenuhi persyaratan tersebut berisiko memicu arus keluar modal (capital outflow) dalam jumlah besar.
“Jangan sampai rating kita turun dan terpental dari emerging market. Risikonya nanti pada nilai tukar rupiah,” jelasnya.
Ia bahkan mengingatkan potensi tekanan ekstrem terhadap nilai tukar. Jika rupiah melemah hingga menyentuh Rp20.000 per dolar AS, dampaknya akan meluas ke berbagai sektor ekonomi.
Untuk itu, Metta mendorong pemerintah agar lebih transparan dalam menyampaikan kebijakan strategis kepada publik, termasuk kemungkinan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), evaluasi program MBG, serta kejelasan terkait Danantara.
“Bulan Mei ini krusial bagi kita,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi kebijakan di level tertinggi pemerintahan. Dalam analoginya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai chief financial officer negara perlu memastikan keseimbangan kebijakan bersama Presiden Prabowo Subianto.
“Ini penting karena kita ingin memastikan kecemasan pada wajah rakyat tidak bertambah,” ujarnya.
Struktur Ekonomi dan Risiko Fiskal
Pandangan serupa disampaikan ekonom senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin yang menilai Indonesia perlu memperkuat fondasi ekonomi melalui industrialisasi.
Menurutnya, peran negara bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi memastikan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
“Sektor informal tidak membawa kesejahteraan, tetapi hanya jadi bantalan untuk melanjutkan hidup,” jelasnya.
Ia menambahkan, pekerja sektor informal umumnya tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan perbankan, e-commerce, maupun peluang peningkatan kapasitas ekonomi lainnya.
Di sisi fiskal, Wijayanto kembali mengingatkan potensi pelebaran defisit APBN hingga 3,5%–4% dari PDB. Hal ini mencerminkan tekanan terhadap kemampuan fiskal pemerintah di tengah perlambatan ekonomi.
“Situasi kita saat ini berat. Dunia usaha juga lagi berat. Mereka cenderung wait and see,” ujarnya.
Menurutnya, dalam kondisi tersebut, fiskal yang seharusnya menjadi pendorong pertumbuhan justru berpotensi menjadi penghambat jika ruang geraknya terbatas.
“Fleksibilitas dalam kebijakan adalah keharusan,” tegasnya.
Wijayanto juga menyoroti belanja negara, termasuk pada program MBG, KDMP, dan alutsista, yang dinilai perlu dievaluasi agar tidak semakin membebani APBN.
Respons Pemerintah: Defisit Dijaga 3%
Menanggapi berbagai kekhawatiran tersebut, Direktur Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan Bappenas Ibnu Yahya menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga defisit APBN di level 3%.
“Dalam waktu dekat akan kami luncurkan Program Kerja Prioritas Nasional, yang salah satunya adalah secara dinamis memastikan defisit kita pada 3% terjaga,” ujarnya.
Ibnu menambahkan, pemerintah akan terus melakukan intervensi untuk memperkuat fundamental ekonomi nasional, termasuk menjaga daya beli masyarakat.
“Kami memastikan tidak boleh ada krisis dan kerusuhan di tengah masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah juga membuka ruang bagi masukan dari media sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik.