Jakarta (tutur.co.id) – Film dokumenter Pesta Babi kini tengah menjadi sorotan. Bukan hanya karena jalan ceritanya, tapi juga maraknya aksi pembubaran di berbagai kota di Indonesia. Kenapa gelaran nobar film ini sampai harus mendapat tekanan?
Film karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale ini memang sangat kontroversial. Film investigasi ini berisi sorotan dari dampak proyek strategis nasional (PSN) terhadap tanah adat dan kehidupan masyarakat Papua Selatan.
Film Pesta Babi ini mengeksplorasi konflik lahan, hutan, serta isu lingkungan yang dihadapi suku-suku lokal seperti suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu yang terdampak ekspansi perkebunan skala besar dan proyek ketahanan pangan.
Dalam film Pesta Babi yang berdurasai 95 menit ini, terdokumentasi dengan apik hilangnya hutan-hutan dan tanah leluhur Papua, serta menyuarakan perlawanan masyarakat adat atas ruang hidup mereka yang dirampas.
Narasi yang dibangun dalam film ini cukup keras dengan menyebut situasi tersebut sebagai bentuk kolonialisme modern atas Papua. Tak hanya itu, film ini juga menyoroti dugaan militerisasi dalam pengamanan proyek-proyek investasi di kawasan tersebut.
Salah satu simbol penting dalam film adalah pemasangan salib merah oleh warga adat sebagai bentuk penolakan terhadap perusahaan dan penguasaan lahan. Sedangkan judul Pesta Babi diambil dari tradisi budaya masyarakat Muyu bernama Awon Atatbon, sebuah ritual adat besar yang melibatkan babi sebagai simbol sosial dan budaya.
Nobar Film Pesta Babi Banyak Dibubarkan
Ya, beberapa nobar film dokumenter Pesta Babi di sejumlah daerah rupanya membuat beberapa pihak gerah. Pemutaran film ini di sejumlah daerah sempat dibubarkan petugas keamanan. Alasannya pun beragam, mulai dari faktor keamanan hingga dianggap berpotensi memicu keresahan.
Beberapa acara nonton bareng dilaporkan mendapat tekanan atau pembubaran dari aparat seperti polisi maupun Babinsa. Sejauh ini, peristiwa pembubaran atau penghentian nonton bareng film dokumenter Pesta Babi terjadi di Universitas Mataram. Dibubarkan pada 7 Mei 2026 oleh pihak kampus bersama petugas keamanan karena alasan kondusivitas kampus.
Sejumlah laporan menyebut pemutaran film juga dihentikan di UIN Mataram, bahkan ketika film baru berjalan beberapa menit. Begitu juga dengan gelaran nobar di Universitas Pendidikan Mandalika yang dibubarkan paksa.
Di luar itu, ada juga laporan dan diskusi publik yang menyebut beberapa agenda pemutaran di kota lain mengalami pembatalan atau tekanan, termasuk di beberapa wilayah Ternate dan Yogyakarta.