Jakarta (Tutur.co.id) – Menteri Haji dan Umrah Moch Irfan Yusuf menegaskan bahwa wacana penerapan sistem “war tiket haji” masih sebatas gagasan awal. Karena itu, calon jemaah yang telah menunggu bertahun-tahun dalam antrean diminta tidak khawatir akan kehilangan hak mereka.
Pernyataan tersebut disampaikan Irfan usai rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa. Ia memastikan bahwa antrean yang sudah berjalan selama ini tidak akan dihapus, meskipun pemerintah tengah mencari alternatif sistem baru.
“Jemaah tidak perlu takut. Yang sudah antre lima, sepuluh, bahkan 15 tahun, tetap aman. Tidak ada penghapusan antrean,” ujarnya.
Menurut Irfan, gagasan “war tiket haji” muncul sebagai salah satu upaya untuk menjawab persoalan klasik antrean panjang jemaah haji Indonesia. Namun, konsep tersebut masih memerlukan pembahasan mendalam dengan berbagai pihak, mulai dari DPR, pelaku industri haji, hingga masyarakat sebagai pengguna layanan.
Ia menekankan bahwa keputusan terkait perubahan sistem tidak bisa diambil dalam waktu singkat. Pemerintah, kata dia, membutuhkan proses panjang untuk memastikan setiap kebijakan tetap adil dan tidak merugikan jemaah.
“Ini bukan keputusan satu-dua bulan. Banyak pemangku kepentingan yang harus dilibatkan,” tuturnya.
Wacana tersebut sebelumnya memicu kritik dari sejumlah legislator, terutama di bidang agama dan sosial. Meski demikian, pemerintah tetap membuka ruang diskusi guna mencari solusi terbaik untuk mengurai antrean yang terus mengular.
Irfan juga memberi sinyal bahwa istilah “war tiket” kemungkinan tidak akan digunakan dalam konsep akhir. Pemerintah, lanjutnya, masih mencari formulasi yang lebih tepat dan dapat diterima semua pihak.
Di sisi lain, pemerintah juga telah menjajaki kemungkinan kerja sama dengan Arab Saudi terkait pemanfaatan kuota haji negara lain sebagai solusi tambahan. Namun, hingga saat ini, pemerintah Saudi disebut belum sepenuhnya terbuka terhadap skema tersebut.