Jakarta (tutur.co.id) — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pengunduran diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman sebagai langkah positif dan bentuk pertanggungjawaban moral atas kekisruhan pasar modal yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Gejolak tersebut memuncak dengan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga memicu penghentian sementara perdagangan atau trading halt.
“Saya pikir ini positif sebagai bentuk tanggung jawab dia terhadap masalah yang terjadi di bursa kemarin,” ujar Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Jumat (30/1/2026).
IHSG mencatat penurunan tajam pada penutupan perdagangan Rabu (28/1/2026), merosot 7,35 persen ke level 8.320. Tekanan jual asing yang mencapai Rp 6,12 triliun membuat BEI memberlakukan trading halt pertama pada 2026. Situasi belum sepenuhnya reda keesokan harinya. Pada Kamis (29/1/2026), IHSG kembali terperosok hingga 8 persen, memaksa BEI menghentikan perdagangan selama 30 menit sebelum kembali dibuka pada pukul 09.56.01 WIB waktu Jakarta Automated Trading System (JATS).
Menurut Purbaya, kegagalan BEI merespons cepat dinamika pasar menjadi faktor krusial yang memperdalam koreksi. Ia secara terbuka menyoroti lemahnya tindak lanjut manajemen BEI terhadap laporan dan masukan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI).
“Dia tidak follow-up masukan atau pertanyaan dari MSCI. Itu kesalahan dia yang fatal di situ, sehingga kita mengalami koreksi yang dalam,” kata Purbaya. Ia mengingatkan bahwa instabilitas pasar modal tidak bisa dipandang semata sebagai gejolak teknis, melainkan berpotensi merembet ke pertumbuhan ekonomi nasional.
Di tengah tekanan tersebut, Purbaya menegaskan pemerintah tetap berupaya menjaga fundamental ekonomi. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pembenahan internal melalui rotasi besar-besaran di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
“Kemarin pegawai DJBC saya ganti 35 orang. Minggu depan mungkin sekitar 70 orang pegawai DJP saya ganti,” ujarnya.
Rotasi itu, kata Purbaya, menyasar pegawai yang terindikasi melakukan penyelewengan. Langkah ini dinilai penting mengingat penerimaan negara pada akhir 2025 tak mencapai target, sehingga defisit anggaran melebar hingga 2,92 persen dari produk domestik bruto (PDB), mendekati batas aman 3 persen.
“Pegawai yang ketahuan main-main saya akan putar ke tempat yang lebih sepi. Jadi kita melakukan perbaikan yang sungguh-sungguh,” tuturnya.
Selain pembenahan fiskal, pemerintah juga menugaskan Satuan Tugas (Satgas) debottlenecking untuk mengurai berbagai hambatan investasi. Satgas ini bertugas mempercepat penyelesaian persoalan struktural yang selama ini menghambat arus modal dan ekspansi usaha.
Purbaya menegaskan, koordinasi lintas otoritas terus diperkuat, termasuk dengan bank sentral, guna memastikan likuiditas pasar tetap terjaga. “Perbaikan fondasi perekonomian betul-betul dilakukan dan sedang terjadi. Kami juga sudah berkomunikasi lebih dekat dengan bank sentral sehingga likuiditas pasar cukup untuk ekonomi tumbuh 6 persen tahun ini,” kata dia.
Gejolak di pasar modal menjadi ujian serius bagi kepercayaan investor. Namun, pemerintah berharap kombinasi antara penegakan akuntabilitas, reformasi birokrasi fiskal, dan percepatan investasi dapat memulihkan stabilitas serta menjaga arah pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan.