Jakarta (tutur.co.id) — Komisi XI DPR RI menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tidak hanya dipengaruhi faktor eksternal, tetapi juga mencerminkan menurunnya kepercayaan investor terhadap kondisi perekonomian domestik.
Anggota Komisi XI DPR, Harris Turino, mengatakan tekanan terhadap rupiah saat ini menunjukkan adanya persoalan serius di sektor domestik, mulai dari fiskal hingga arus modal keluar dalam jumlah besar.
“Harus jujur diakui, bahwa ada masalah serius di domestik yaitu fiskal, defisit transaksi berjalan, arus modal keluar dalam jumlah besar dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia,” ujar Harris dalam rapat kerja di Gedung DPR, Senin (18/5/2026).
Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah pada Senin berada di level Rp17.669 per dolar AS, jauh di bawah asumsi kurs dalam APBN 2026 sebesar Rp16.500 per dolar AS.
Meski demikian, Harris menilai kondisi saat ini berbeda dengan krisis moneter 1998 karena struktur utang Indonesia kini lebih banyak didominasi utang domestik. Menurut dia, depresiasi rupiah saat ini masih relatif lebih terkendali dibanding krisis 1998.
Namun, ia menegaskan Bank Indonesia tetap memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
“Bagaimanapun juga ini adalah tanggung jawab BI untuk menjaga stabilitas mata uang rupiah,” katanya.
Harris juga menyoroti perilaku investor asing yang dinilai belum kembali masuk ke pasar Surat Utang Negara (SUN) meski terjadi tekanan di pasar saham akibat rebalancing indeks MSCI dan kenaikan yield obligasi pemerintah.
“Ketika hedge fund keluar dari pasar modal karena tekanan indeks seperti MSCI dan yield surat utang negara naik, seharusnya dana itu masuk ke SUN. Tetapi data menunjukkan tidak masuk ke surat utang negara. Artinya ada isu kepercayaan yang cukup besar,” ujar Harris.
Ia meminta BI memperdalam kajian terkait kebutuhan dolar AS di pasar keuangan dan sektor riil agar langkah stabilisasi yang diambil lebih tepat sasaran.
Di sisi lain, Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan bank sentral telah menaikkan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) guna menarik kembali aliran modal asing ke pasar domestik.
Menurut Perry, langkah tersebut dilakukan di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik Timur Tengah dan lonjakan harga minyak dunia yang memperkuat dolar AS.
“Perangnya semakin ganas sehingga dampak ke harga minyak dunia tinggi banget. Oleh karena itu, kenapa kami perlu naikkan suku bunga SRBI supaya terjadi arus modal asing masuk (inflow),” ujar Perry dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR.
Saat ini, yield SRBI tenor 12 bulan berada di level 6,45%, tenor 9 bulan sebesar 6,31%, dan tenor 6 bulan sebesar 6,2%.
Bank Indonesia mencatat sepanjang Januari hingga Maret 2026 terjadi arus modal keluar sebesar Rp26,06 triliun dari pasar saham dan Rp25,1 triliun dari pasar Surat Berharga Negara (SBN).
Sementara itu, instrumen SRBI yang sebelumnya masih mencatat inflow pada Januari dan Februari juga mulai mengalami outflow pada Maret akibat tekanan global yang meningkat.
“SRBI Januari dan Februari masih inflow, tetapi Maret juga mulai outflow karena tekanan global semakin tinggi dan dampak kenaikan harga minyak besar sekali,” kata Perry.
Namun setelah imbal hasil SRBI dinaikkan, arus modal asing mulai kembali masuk. Pada April 2026, inflow ke SRBI tercatat mencapai Rp48,2 triliun dan bertambah Rp27,05 triliun hingga 8 Mei 2026.
“Alhamdulillah dari awal tahun hingga 8 Mei 2026 sudah terjadi inflow sebesar Rp105,16 triliun. Ini supaya mengompensasi outflow,” ujar Perry.
Meski demikian, pasar saham masih mencatat arus keluar asing sebesar Rp27,64 triliun, sedangkan pasar SBN mengalami outflow Rp10,19 triliun.
“Saham masih outflow sehingga kami meningkatkan SRBI supaya net inflow tetap terjadi,” pungkas Perry.