Jakarta (tutur.co.id) — Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melakukan sinkronisasi data penerima manfaat guna mempercepat pemulihan ekonomi korban bencana di wilayah Sumatera. Langkah ini ditempuh agar penyaluran bantuan pemerintah tidak tumpang tindih, berkelanjutan, serta tepat sasaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan sinkronisasi data menjadi kunci dalam memastikan efektivitas intervensi pemerintah, khususnya pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Data ini harus satu. Mana yang sudah kita bantu, mana yang masih perlu penguatan ekonomi, itu harus jelas,” ujar Gus Ipul usai pertemuan dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari koordinasi lintas kementerian dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, khususnya pada klaster pemulihan ekonomi. Fokus utama pembahasan adalah penyamaan basis data penerima manfaat serta pembagian peran intervensi masing-masing kementerian.
Gus Ipul menjelaskan Kemensos memfokuskan intervensi awal pada keluarga yang terdampak secara fisik akibat bencana, seperti kehilangan atau kerusakan rumah sehingga tidak dapat beraktivitas secara normal.
“Kemensos berfokus pada warga yang terdampak secara fisik. Rumahnya hilang, rumahnya rusak sedang, sehingga mereka tidak bisa beraktivitas,” katanya.
Sebagai langkah awal, Kemensos menyiapkan bantuan pemberdayaan ekonomi sebesar Rp5 juta per keluarga yang disalurkan secara tunai berdasarkan hasil asesmen pemerintah daerah. Bantuan tersebut dimaksudkan sebagai dukungan rintisan agar keluarga terdampak memiliki modal awal untuk bertahan dan mulai bangkit.
“Ini bantuan rintisan. Mereka benar-benar tidak punya cash. Setelah kebutuhan dasarnya aman, baru kita lihat apakah usahanya perlu penguatan lebih lanjut,” ujar Gus Ipul.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa skema pemberdayaan sosial ekonomi Kemensos diarahkan pada pemulihan aset, akses, dan ability masyarakat terdampak. Intervensi mencakup perbaikan sarana usaha yang rusak, pemulihan akses pasar, hingga penguatan keterampilan agar keluarga korban bencana dapat kembali berusaha.
Berdasarkan asesmen awal Kemensos, keluarga terdampak akan dipilah untuk menentukan kebutuhan lanjutan. Mereka yang memerlukan penguatan usaha akan diarahkan untuk mendapatkan intervensi dari Kementerian UMKM.
“Yang usahanya hancur, rumahnya rusak, dimulai dulu dari kita. Setelah itu diasesmen lagi, kalau perlu bantuan modal usaha, di situlah Kementerian UMKM intervensi,” jelasnya.
Gus Ipul menekankan seluruh kebijakan dan penyaluran bantuan mengacu pada satu data bersama. Data awal bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kemudian ditetapkan oleh kepala daerah dan menjadi rujukan lintas kementerian.
“Melalui koordinasi ini, Kemensos dan Kementerian UMKM sepakat menyusun skema pemulihan yang saling melengkapi agar pemulihan korban bencana di Sumatera berjalan lebih cepat, terukur, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan pihaknya telah menyiapkan sejumlah program pemulihan usaha mikro di wilayah terdampak. Program tersebut meliputi Bantuan Presiden untuk Usaha Mikro (BPUM), kemudahan persyaratan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan kelompok melalui Permodalan Nasional Madani (PNM), bantuan peralatan produksi, hingga pendampingan usaha.
Selain itu, Kementerian UMKM juga menyiapkan landing page bertajuk “UMKM Sumatera Bangkit Bersama” sebagai sarana integrasi informasi dan layanan pemulihan.
“Kami menyiapkan skema pemulihan ekonomi agar pelaku usaha mikro bisa kembali berproduksi dan berjualan,” kata Maman.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasih, serta Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Masryani Mansyur. Dari Kementerian UMKM hadir Deputi Bidang Usaha Kecil Riza Damanik beserta jajaran.