Jakarta (tutur.co.id) — Wacana mengubah sistem Pemilihan Kepala Daerah kembali bikin dahi berkerut. Di mata kader muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, gagasan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD terasa seperti gerakan senam yang arahnya tak jelas. Maju iya, mundur juga iya. Mereka menyebutnya mirip Poco-Poco, ramai diucap, tapi bikin langkah demokrasi goyah.
Nada kritis itu disampaikan politikus muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Muhammad Syaeful Mujab saat konferensi pers Rapat Kerja Nasional I 2026 PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Minggu (12/1/2026).
Ia mengaitkan kritik tersebut dengan pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menilai wacana perubahan sistem membuat pilkada seperti berjalan maju mundur. Bagi Syaeful, saat inilah Indonesia sedang diuji, apakah demokrasi hendak dipacu ke depan atau justru ditarik ke belakang.
“Senam Poco-Poco itu gerakannya maju, mundur, kanan, kiri. Bagi PDI Perjuangan, demokrasi itu harus maju ke depan, bukan dibuat maju-mundur,” kata Syaeful, dikutip dari Antara.
Menurutnya, dalih menekan politik uang tidak semestinya dijadikan alasan untuk menggerus hak kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin secara langsung. Tantangan memang ada, tapi jalan keluarnya bukan dengan memotong hak pilih. Bagi PDIP, problem money politics adalah soal yang harus dibereskan dengan perbaikan sistem, penegakan hukum, dan pendidikan politik, bukan dengan mengganti cara memilih.
“PDI Perjuangan yakin persoalan politik uang itu tidak harus dengan mengamputasi hak rakyat untuk memilih,” ujarnya.
Pandangan senada datang dari politikus muda PDIP lainnya, Seno Bagaskoro. Ia menyoroti satu aspek yang kerap luput dalam perdebatan teknis, yakni ikatan emosional antara pemimpin dan rakyat. Menurut Seno, hubungan itu hanya tumbuh ketika pemimpin lahir dari pilihan langsung warga, bukan dari segelintir suara di ruang sidang DPRD.
“Bagaimana seorang pemimpin bisa merasakan keresahan rakyatnya kalau rakyat tidak kenal siapa dia? Jika dia sadar hanya dipilih oleh segelintir orang di DPRD, bukan oleh mayoritas rakyat maka sulit mengharapkan masalah rakyat bisa selesai,” kata Seno.
Bagi PDIP, pemilu bukan semata urusan menang-kalah atau menghitung kursi. Pemilu adalah pintu masuk kepemimpinan yang berangkat dari mandat rakyat. Seno menegaskan, di tengah situasi hidup yang kian menekan, hak rakyat untuk menentukan siapa yang memimpin lima tahun ke depan justru tidak boleh ditawar.
“Masa hak untuk menyuarakan siapa pemimpin yang layak bagi mereka selama lima tahun ke depan juga mau diambil? Buat kami, itu logika yang susah dipahami akal sehat,” katanya.
Sikap kritis ini mengemuka di tengah penyelenggaraan Rakernas PDIP yang digelar pada 10–12 Januari 2026. Forum itu disebut bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan ruang konsolidasi sikap partai sebagai penyeimbang di tengah dinamika politik nasional. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan Rakernas akan mematangkan garis politik partai terhadap berbagai isu besar yang dihadapi bangsa.
“Di dalam rakernas ini akan dibahas sikap politik, termasuk jawaban partai atas berbagai persoalan geopolitik, krisis ekologis, korupsi, persoalan ekonomi, penegakan hukum, hingga program internal partai dan tanggung jawab kerakyatan Partai,” kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, pekan lalu.
Hasto juga menyampaikan sikap resmi PDIP terkait sistem pilkada akan diumumkan secara formal dalam rekomendasi hasil Rakernas I yang dijadwalkan keluar pada Senin, 12 Januari. Hingga saat itu tiba, kritik kader muda PDIP memberi isyarat jelas. Di mata mereka, demokrasi tidak semestinya dijadikan arena uji coba langkah senam. Arah harus tegas ke depan, bukan maju mundur di tempat.