Jakarta (tutur.co.id) — Pemerintah Indonesia akhirnya menyampaikan sikap resminya terhadap situasi Venezuela yang kembali tengah memanas dan menjadi sorotan internasional. Melalui akun resmi Kementerian Luar Negeri di platform X, pemerintah menegaskan Indonesia mengikuti perkembangan tersebut dengan penuh perhatian, seraya menempatkan diri pada jalur diplomasi dan penghormatan kedaulatan.
“Pemerintah Indonesia terus mencermati dengan saksama perkembangan yang terjadi di Venezuela,” tulis akun @Kemlu_RI seperti dilihat tutur.co.id Senin, 5 Januari 2026.
Dalam pernyataan lanjutan, Indonesia mengekspresikan keprihatinan atas eskalasi konflik yang melibatkan penggunaan maupun ancaman kekuatan. Pemerintah menilai tindakan semacam itu berisiko merusak tatanan hubungan internasional dan mengganggu stabilitas kawasan yang lebih luas.
“Indonesia menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas setiap tindakan yang melibatkan penggunaan atau ancaman kekuatan, yang berisiko menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan internasional serta dapat mengganggu stabilitas dan perdamaian kawasan, serta melemahkan prinsip kedaulatan dan diplomasi,” tulis Kementerian Luar Negeri.
Indonesia juga menegaskan pentingnya prinsip penentuan nasib sendiri bagi rakyat Venezuela. Dalam pandangan pemerintah, arah masa depan sebuah bangsa tidak boleh ditentukan oleh tekanan atau intervensi dari luar, melainkan oleh kehendak rakyatnya sendiri.
“Penting bagi komunitas internasional untuk menghormati hak dan kehendak rakyat Venezuela dalam menjalankan kedaulatan mereka serta menentukan sendiri arah dan masa depan bangsa mereka,” tulis pemerintah.
Indonesia pun menyerukan agar seluruh pihak menahan diri dan kembali ke jalur dialog. Pemerintah menekankan bahwa hukum internasional, termasuk perlindungan terhadap warga sipil, harus tetap menjadi rujukan utama dalam menghadapi krisis.
“Indonesia menyerukan kepada semua pihak agar mengedepankan dialog dan menahan diri, serta mematuhi hukum internasional, termasuk prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam PBB dan hukum humaniter internasional, khususnya perlindungan terhadap warga sipil, yang keselamatan dan kondisinya harus tetap menjadi prioritas utama,” tutup Kementerian Luar Negeri.
Namun pernyataan yang disusun dalam bahasa diplomasi itu justru memantik reaksi berbeda di ruang publik digital. Di kolom balasan unggahan tersebut, warganet ramai-ramai menyampaikan komentar bernada satire dan kritik. Mereka mempertanyakan ketegasan sikap Indonesia di tengah konflik global yang melibatkan kekuatan besar.
Salah satu warganet menyoroti apa yang ia anggap sebagai standar ganda dalam pernyataan pemerintah. Kritik itu disampaikan secara lugas dan bernada sindiran.
“Modelan begini yg kata nya mau jd emas? Coba kl pelaku nya israel, langsung mengutuk statemen nya!,” tulis akun X @Irwan740871505.
Komentar lain menilai gaya pernyataan tersebut terasa terlalu normatif dan ketinggalan zaman. Bahasa yang digunakan dinilai tak lagi sejalan dengan ekspektasi publik di era media sosial. “Statementnya ala boomer bgt,” kata akun @otak_geser2021.
Perbandingan dengan sikap negara tetangga juga muncul dalam diskusi warganet. Sejumlah pengguna menyebut Indonesia terlalu berhati-hati jika dibandingkan dengan pernyataan yang dinilai lebih tegas dari pemimpin negara lain.
“wkwkw malu sama anwar ibrahim, dengan lantang mengutuk invasi US ke Venezuela. Ini sekedar memantau, prihatin, menyerukan. yang jadi pertanyaan siapa yang bakal denger ‘seruan’ dari kita? 😅,” kata akun @dapinn_al.
Nada kekhawatiran juga tampak dalam komentar yang mempertanyakan dampak jangka panjang dari sikap yang dianggap terlalu lunak. Bagi sebagian warganet, peristiwa di Venezuela bukan sekadar isu jauh, melainkan peringatan yang bisa terjadi di negara mana pun.
“gini aja statement kalian gak tegas, tengoklah malaysia, today, it’s venezuela, tomorrow, it could be your country,” tulis akun @bocahtaunakal.
Ragam reaksi tersebut menunjukkan adanya jarak antara bahasa resmi diplomasi negara dan ekspektasi publik digital. Di satu sisi, pemerintah tetap berpegang pada prinsip non-intervensi, kedaulatan, dan hukum internasional. Di sisi lain, publik yang hidup dalam arus informasi cepat cenderung menuntut pernyataan yang lebih lugas, personal, dan menyebut aktor secara terang.