Jakarta (tutur.co.id) — Pemerintah Venezuela mulai menangguhkan 19 kontrak bagi hasil (production-sharing contracts) di sektor minyak dan gas yang ditandatangani perusahaan swasta di bawah pemerintahan Presiden Nicolás Maduro. Kebijakan ini dilakukan sambil menunggu tinjauan bersama dengan Amerika Serikat (AS) atas legitimasi kontrak-kontrak tersebut, menurut beberapa sumber yang dikutip oleh Reuters.
Penangguhan tersebut, yang diumumkan oleh kementerian energi Venezuela, belum berdampak signifikan pada produksi minyak dan gas negara. Perusahaan minyak negara, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), masih menjual minyak yang dihasilkan dari lapangan yang terikat kontrak sementara statusnya ditangguhkan.
Kontrak-kontrak yang saat ini ditangguhkan mencakup berbagai lokasi, termasuk proyek yang baru mulai memproduksi minyak di wilayah Lake Maracaibo dan Orinoco Belt, kawasan minyak utama Venezuela. Beberapa perusahaan yang terlibat dalam perjanjian ini berasal dari beragam yurisdiksi, termasuk entitas yang kurang dikenal dan pendaftarannya di negara dengan rezim pajak ringan. Banyak dari kontrak tersebut ditandatangani ketika Venezuela masih berada di bawah sanksi AS.
Pemerintah Venezuela dan AS kini meninjau kredensial perusahaan-perusahaan pemegang kontrak dan mempertimbangkan kemungkinan merekomendasikan pemutusan kontrak tertentu. Langkah ini merupakan bagian dari reshuffle ketentuan investasi sejalan dengan perubahan situasi politik di Venezuela dan reformasi hukum energi yang disahkan oleh Majelis Nasional Venezuela. Melalui reformasi undang-undang hidrokarbon yang disahkan pada akhir Januari, pemerintah diberi waktu enam bulan untuk menilai ulang kontrak yang sudah ada.
Sementara itu, setelah penangkapan Maduro oleh pasukan AS pada Januari 2026, Washington mengambil alih kontrol atas ekspor minyak Venezuela. Sejak saat itu, Departemen Keuangan AS mengeluarkan lisensi yang memungkinkan sejumlah perusahaan berdagang minyak Venezuela dan beroperasi di sektor energi, meskipun masih memerlukan persetujuan khusus dari OFAC (Office of Foreign Assets Control).
Belum ada pernyataan resmi dari kementerian energi Venezuela maupun pemerintahan AS terkait keputusan penangguhan kontrak ini.