Surakarta (tutur.co.id)- Penyusutan anggaran operasional Batik Solo Trans (BST) akibat transisi skema pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan layanan transportasi publik di Kota Surakarta. Berdasar keterangan tertulis yang diterima Redaksi Tutur, subsidi operasional BST yang mencapai sekitar Rp80 miliar untuk enam koridor pada 2024 turun menjadi Rp31 miliar pada 2026, yang terdiri dari Rp23 miliar dari APBD Kota Surakarta dan Rp8 miliar dari APBN.
Keterbatasan anggaran tersebut membuat Pemerintah Kota Surakarta hanya mampu membiayai tiga koridor utama BST, yakni Koridor 2, 3, dan 4, serta enam koridor feeder. Sejumlah layanan pun terpaksa dihentikan, termasuk BST Koridor 6 dan feeder Koridor 11. Sementara itu, Koridor 1 masih mendapat dukungan APBN hingga 2026, namun pembiayaannya pada 2027 akan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah dan saat ini masih menunggu kepastian mekanisme pendanaan.
Dampak pengurangan anggaran juga terlihat pada penyesuaian jam operasional dan jumlah armada yang beroperasi. Untuk koridor 2 hingga 5, jam layanan berubah dari pukul 05.00–19.00 WIB menjadi 06.00–18.00 WIB. Adapun Koridor 1 tetap beroperasi lebih panjang, yakni pukul 04.30–21.00 WIB. Jumlah armada pada Koridor 1 berkurang dari 30 unit menjadi 16 unit, sedangkan Koridor 5 turun dari 26 unit menjadi 16 unit. Meski demikian, headway atau waktu tunggu antarbus masih dipertahankan pada kisaran 10 hingga 15 menit.
Di tengah keterbatasan tersebut, minat masyarakat terhadap BST dinilai masih cukup tinggi. Data tahun 2026 menunjukkan load factor Koridor 1 mencapai 122,06 persen, menjadi yang tertinggi di antara seluruh koridor BST. Sementara Koridor 5 mencatat load factor sebesar 68 persen. Tingginya tingkat keterisian penumpang tersebut menunjukkan bahwa transportasi publik masih menjadi kebutuhan utama masyarakat Surakarta.
Keberadaan BST dinilai semakin penting setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 2026 yang meningkatkan biaya penggunaan kendaraan pribadi. Dengan tarif yang relatif terjangkau, BST menjadi alternatif mobilitas bagi pekerja, pelajar, dan masyarakat umum untuk menekan pengeluaran transportasi rumah tangga.
Transportasi massal juga dianggap berperan sebagai instrumen yang membantu menjaga ketahanan ekonomi masyarakat di tengah tekanan biaya hidup.
Untuk menjaga keberlanjutan layanan BST, sejumlah skema pembiayaan alternatif diusulkan, seperti optimalisasi pendapatan non-tiket (non-farebox revenue), pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), skema cost sharing belanja operasi dan modal antarwilayah yang dilayani BST, hingga pemanfaatan sebagian penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Selain itu, muncul usulan agar pemerintah daerah mengalokasikan secara khusus minimal 5 persen APBD untuk pengembangan dan operasional angkutan massal guna menjamin keberlanjutan transportasi publik di masa mendatang.