Jakarta (tutur.co.id) – Indonesia kerap digambarkan sebagai negara yang kaya sumber daya alam, tetapi miskin industri dan rapuh secara ekonomi. Sekitar satu abad lalu, Tan Malaka sudah melihat pola ini bukan sebagai kebetulan sejarah, melainkan akibat dari cara kapitalisme tumbuh di Indonesia.
Dalam bukunya Aksi Massa, Tan Malaka menulis bahwa kapitalisme di Indonesia tidak tumbuh seperti di Eropa atau Amerika Utara. Ia menyebut sistem itu sebagai sesuatu yang dicangkokkan dari luar, bukan lahir dari perkembangan alamiah masyarakat sendiri.
“Kapitalisme di Indonesia adalah cangkokan dari Eropa yang dalam beberapa hal tak sama dengan kapitalisme yang tumbuh dan dibesarkan dalam negerinya sendiri, yakni Eropa dan Amerika Utara,” tulis Tan dalam bukunya yang ia terbitkan pada 1926 tersebut di Bab Kapitalisme Indonesia.
Tan Malaka menilai usia kapitalisme di Indonesia masih sangat muda ketika kolonialisme sudah memaksanya bekerja penuh. Industrialisasi baru dimulai sekitar seperempat abad sebelum bukunya ditulis, itupun terbatas pada sektor-sektor yang menunjang kepentingan kolonial.
Ia mencatat bahwa mesin-mesin modern baru digunakan di perusahaan gula, karet, teh, minyak, arang, dan timah. Industri itu pun tidak menyebar merata, melainkan terkonsentrasi di Jawa dan sebagian kecil Sumatra. “Karena kapitalisme di Indonesia masih muda, produksi dan pemusatannya belumlah mencapai tingkat yang semestinya,” kata Tan.
Tan melihat pembagian wilayah ekonomi Indonesia sejak awal sudah timpang. Jawa diposisikan sebagai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara industri modern justru diarahkan ke luar Jawa, terutama Sumatera.
Menurutnya, Pulau Jawa tidak pernah disiapkan menjadi pusat industri modern karena miskin bahan logam. Sumatera-lah yang diproyeksikan sebagai pusat industri sebenarnya karena memiliki arang, minyak tanah, emas, dan timah.
“Industri modern yang sebenarnya tidak akan diadakan di Pulau Jawa. Ia akan tetap tinggal menjadi tempat industri pertanian,” kata Tan.
Dalam pandangan Tan, kemajuan industri sejatinya selalu berjalan seiring dengan tumbuhnya kota-kota. Kota menjadi pusat teknik, produksi, dan distribusi, sementara desa menopang kebutuhan pangan dan tenaga kerja.
Ia membandingkan Indonesia dengan Amerika dan Inggris, yang menunjukkan bagaimana industrialisasi menarik penduduk desa ke kota secara bertahap. Di Indonesia, pola ini tidak pernah terjadi secara wajar.
“Jika kita pakai perbandingan antara penduduk kota dan desa sebagai ukuran kemajuan industri satu-satu negeri, niscaya industri Indonesia masih di dalam keadaan bayi,” katanya.
Masalahnya bukan sekadar keterlambatan industrialisasi. Tan menegaskan kapitalisme di Indonesia tumbuh dengan cara yang tidak semestinya karena tidak berangkat dari kebutuhan dan tenaga masyarakat bumiputra.
Kapitalisme hadir sebagai alat asing yang dipaksakan, menggusur sistem produksi lokal dengan kekerasan dan paksaan. Ia tidak memberi ruang bagi tumbuhnya industri nasional.
“Kapitalisme di Indonesia tidak dilahirkan oleh cara-cara produksi bumiputra yang menurut kemauan alam,” ujarnya.
Tan Malaka menilai kota-kota di Indonesia gagal menjadi pusat ekonomi bangsa sendiri. Kota justru menjadi perpanjangan tangan perdagangan asing, sementara desa diperas untuk menghasilkan komoditas ekspor.
Desa menghasilkan gula, karet, dan teh, tetapi keuntungan mengalir ke saudagar asing. Masyarakat di desa tetap miskin, sementara kota menjadi saluran penghisapan ekonomi. “Kota-kota kita bukanlah menjadi pusat ekonomi bangsa Indonesia, tetapi terus-terusan menjadi sumber ekonomi yang mengalirkan keuntungan untuk setan-setan uang luar negeri,” tegas Tan.
Dalam analisisnya, Tan tidak memisahkan kapitalisme Indonesia dari sejarah kekerasan kolonial. Sistem ekonomi kolonial Belanda menghancurkan benih industri bumiputra yang sempat tumbuh.
Ia menyebut kebijakan seperti cultuurstelsel, monopoli, pajak berat, dan peran VOC sebagai penghancur struktur ekonomi nasional. Semua itu membuat kapital nasional tidak pernah sempat berkembang.
“Politik perampok bangsa Belanda memusnahkan sekalian benih-benih industri bumiputra yang modern,” katanya.
Akibat kehancuran itu, Indonesia tidak pernah memiliki kesempatan membangun kapitalisme nasional secara teratur. Tan Malaka membayangkan seandainya kolonialisme tidak merampok Indonesia, jalur pembangunan industri bisa berlangsung damai atau melalui boikot nasional seperti di India.
Namun sejarah bergerak sebaliknya. Kapitalisme yang tumbuh justru bersifat internasional dan didominasi modal asing.
Tan Malaka juga mencatat, kapitalisme di Indonesia sejak awal tidak hanya dikuasai Belanda. Inggris, Prancis, Belgia, hingga Amerika ikut menanamkan modalnya, terutama di sektor perkebunan dan pertambangan. Belanda, menurutnya, bahkan berperan sebagai perantara bagi masuknya kapital asing yang lebih besar.
Indonesia menjadi ladang rebutan, bukan tuan rumah di negeri sendiri. “Belanda kecil yang di waktu dulu menelan segalanya untuk dirinya sendiri, sekarang terpaksa membagi-bagikan itu dengan negeri-negeri yang lebih kuat,” ujarnya.
Dalam situasi seperti itu, Tan Malaka menyimpulkan perjuangan ekonomi melawan kapital asing menjadi nyaris mustahil tanpa perubahan mendasar. Ia menyebut upaya membangun industri nasional di bawah dominasi asing sebagai pekerjaan sia-sia.
Pernyataan ini bukan sekadar retorika, melainkan refleksi dari struktur ekonomi kolonial yang membuat Indonesia terus berada di posisi lemah. “Maju ke dalam perjuangaan ekonomi melawan raksasa asing, dengan maksud meningkatkan industri nasional sama dengan ‘menjaring angin’.” ujarnya.
Satu abad setelah Aksi Massa ditulis, kritik Tan Malaka tetap terasa relevan. Ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dominasi modal asing, dan lemahnya industri nasional masih menjadi persoalan yang terus berulang. Tan tidak sedang menulis ramalan. Ia sedang menjelaskan akar persoalan. Kapitalisme Indonesia, dalam pandangannya, memang lahir cacat sejak awal.