Jakarta (tutur.co.id) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan kebijakan Work From Home (WFH) pada hari Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak diterapkan di lingkungan Kementerian PU karena butuh kehadiran langsung.
“Di (Kementerian) PU sebenarnya enggak ada WFH, karena kan PU itu di samping membangun infrastruktur, kami kan juga termasuk dari bagian tim utama manakala ada bencana, bersama-sama dengan BNPB, Basarnas, dan BPBD. Karena itu kemudian kami putuskan kami tidak WFH,” kata Menteri PU Dody dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.
Menurut Dody, keputusan untuk tidak ikut menerapkan WFH tersebut agar jika dibutuhkan dalam keadaan mendadak dapat dengan cepat merespon segala kejadian yang kapan saja bisa terjadi.
Dan Dody menambahkan, keputusan tidak menerapkan WFH ini berlaku di seluruh unit kerja, baik di pusat maupun di daerah, mengingat kebutuhan operasional yang tidak memungkinkan sistem kerja jarak jauh.
Kondisi di sejumlah wilayah seperti Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, yang masih dilanda banjir serta kejadian longsor menjadi pertimbangan utama tidak diterapkannya kebijakan WFH tersebut.
Ia menyebut adanya laporan korban jiwa akibat bencana di beberapa daerah semakin memperkuat kebutuhan kehadiran langsung jajaran Kementerian PU dalam mendukung penanganan di lapangan secara optimal.
“Kemarin kan ada yang longsor dan ada korban meninggal juga di Deli Serdang. Jadi kayaknya memang kami, tidak memungkinkan bagi kami untuk WFH,” ucap Menteri PU Dody.
Meski tidak menerapkan WFH, ia memastikan kementeriannya tetap menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja secara efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya serta operasional perkantoran.
Upaya efisiensi dilakukan antara lain dengan mengurangi penggunaan listrik dan pendingin ruangan setelah jam kerja, serta memanfaatkan ventilasi alami di ruang kerja yang memungkinkan penghematan energi.
“Mudah-mudahan dengan cara itu, walaupun kita tidak WFH, tapi ada efisiensi yang tetap dapat kita berikan kepada bangsa dan negara,” pungkasnya.