Jakarta (tutur.co.id) — Keputusan Moody’s Investors Service memangkas outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif berdampak langsung ke sektor perbankan nasional. Sejalan dengan penurunan outlook sovereign, lima bank besar di Tanah Air turut mengalami revisi outlook serupa, meski peringkat kredit dasarnya masih dipertahankan.
Kelima bank tersebut adalah PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Central Asia Tbk (BCA), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Penyesuaian outlook ini mencerminkan meningkatnya kehati-hatian lembaga pemeringkat global terhadap prospek kebijakan dan stabilitas ekonomi Indonesia ke depan.
Menanggapi kondisi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pemangkasan outlook bukan sinyal penurunan fundamental ekonomi yang bersifat permanen. Ia menekankan pentingnya komunikasi aktif antara perbankan nasional dan lembaga pemeringkat internasional.
“Perlu ada penjelasan dari masing-masing perbankan kepada Moody’s. Setiap rating agency itu punya concern, dan concern tersebut harus dijawab dengan penjelasan yang memadai,” ujar Airlangga saat ditemui di sela APEC Business Advisory Council (ABAC) Meeting I 2026 di Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2026).
Peringkat Investment Grade Masih Aman
Airlangga menegaskan bahwa secara nasional peringkat kredit Indonesia masih berada di level investment grade. Moody’s tetap mempertahankan rating Indonesia pada level Baa2, satu tingkat di atas ambang batas minimum investment grade, meski outlook-nya direvisi menjadi negatif.
“Untuk korporasi tentu masing-masing yang merespons. Tapi dari sisi nasional, Indonesia masih investment grade. Outlook itu mencerminkan kekhawatiran ke depan, dan itulah yang perlu dijelaskan,” kata Airlangga.
Ia juga menyoroti komitmen pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal. Pemerintah, kata dia, tetap berpegang pada batas defisit anggaran maksimal 3% terhadap PDB serta menjaga rasio utang pemerintah di bawah 40% dari PDB.
“Dari sisi makro, itu tetap kita jaga,” ujarnya.
Sorotan Moody’s atas Kebijakan dan Fiskal
Dalam laporannya, Moody’s menekankan pentingnya prediktabilitas pengambilan kebijakan, konsistensi komunikasi publik, serta kualitas koordinasi antarkementerian dan lembaga di tengah dinamika perubahan kebijakan dan tata kelola ekonomi nasional.
Moody’s juga menyoroti perlunya memperkuat basis penerimaan negara guna menopang belanja prioritas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Menanggapi hal tersebut, Airlangga menyebut Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) memiliki peran penting dalam menjelaskan arah kebijakan fiskal dan investasi Indonesia kepada lembaga pemeringkat.
“Ketidakpastian itu membutuhkan penjelasan. Tahun ini memang ada perubahan dalam struktur anggaran, terutama terkait investasi karena dividen dan sumber lainnya kini dikelola melalui Danantara. Fungsi investasi Danantara inilah yang perlu dijelaskan secara transparan,” tegas Airlangga.
Pemerintah berharap komunikasi yang lebih intensif dan terbuka dengan lembaga pemeringkat global dapat meredam persepsi risiko, sekaligus menjaga kepercayaan investor terhadap stabilitas sektor keuangan dan prospek ekonomi Indonesia ke depan.