Jakarta (tutur.co.id) – Bayang-bayang krisis pangan dan bencana kabut asap kembali menghantui Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melempar alarm keras, fenomena El Nino 2026 diprediksi masuk kategori kuat dengan peluang kemunculan mencapai 98 persen. Jika tak diantisipasi, hantaman iklim ini siap memicu inflasi daerah akibat rontoknya produksi pangan.
Peringatan itu disampaikan langsung oleh Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, Senin, 29 Juni 2026. Faisal menegaskan, El Nino kali ini bukan sekadar kemarau biasa.
Pertemuan darurat ini lintas sektoral, dihadiri mulai dari Kepala BNPB Suharyanto, Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar, hingga perwakilan Kemenko PMK dan Kantor Staf Presiden.
“Musim kemarau itu siklus tahunan, tapi El Nino datang periodik dan memperkuat kondisi kering. Ini yang berbahaya,” ujar Faisal.
Puncak petaka diperkirakan terjadi saat El Nino berpapasan langsung dengan puncak musim kemarau, yang diprediksi bertahan selama 9 hingga 12 bulan ke depan.
Zona Merah El Nino (Juli – Oktober 2026): Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatra bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, hingga Papua bagian selatan. Curah hujan di wilayah-wilayah ini dipastikan tiarap di bawah normal.
Ancaman Puso hingga ISPA
Dampak dari cekaman kekeringan ini dipastikan berantai. Di sektor pertanian, bayang-bayang gagal panen (puso) massal mengintai akibat defisit air yang parah. Strategi penyesuaian pola tanam dan efisiensi irigasi harus segera dieksekusi sebelum terlambat.
Tak hanya urusan perut, urusan paru-paru warga juga dipertaruhkan. El Niño kuat memicu lonjakan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah rawan rawa gambut. Di perkotaan, polutan yang terperangkap berpotensi meledakkan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan serangan penyakit suhu panas ekstrem (heatstroke).
“Setiap daerah punya karakteristik berbeda dari 699 Zona Musim yang kita miliki. Kepala daerah tidak bisa pakai formula yang sama. Harus koordinasi dengan UPT BMKG lokal,” kata Faisal menekankan pentingnya mitigasi berbasis wilayah.
Pasokan Listrik dan Inflasi Iklim
Lahan kering juga berarti ancaman bagi ketahanan energi nasional. BMKG mencatat, menyusutnya volume air di bendungan utama bakal memukul produksi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Pemerintah didesak segera melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk menabung air sebelum kapasitas waduk kritis.
Di akhir paparannya, Faisal mengingatkan agar para pengambil kebijakan memasukkan faktor risiko iklim (climate risk) dalam perencanaan ekonomi dan investasi. Jika pasokan pangan terganggu, stabilitas harga akan limbung dan inflasi daerah dipastikan melonjak.
“Dengan koordinasi lintas sektor yang kuat, bangsa ini bisa lebih tangguh menghadapi amukan iklim,” pungkasnya. Bola kini ada di tangan pemerintah daerah: bersiap atau bersiap menanggung krisis.