Jakarta (tutur.co.id) — Indonesia kembali masuk radar investasi global, kali ini dari sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi digital: pusat data berskala raksasa atau hyperscale data center. Pemerintah memastikan, investor besar di sektor ini akan segera merealisasikan penanaman modalnya di Tanah Air, setelah sebelumnya menancapkan kuku investasi di Malaysia dan Thailand.hyperscale data center
Pernyataan itu disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, dalam Konferensi Pers Realisasi Investasi Triwulan IV 2025 serta capaian Januari–Desember 2025, di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Rosan menyebut ekonomi digital akan menjadi salah satu penopang utama pencapaian target investasi nasional pada 2026. Di dalamnya, sektor pusat data menempati posisi strategis seiring melonjaknya kebutuhan penyimpanan dan pengolahan data, baik untuk layanan komputasi awan, kecerdasan buatan, maupun aktivitas ekonomi digital lintas sektor.
“Kita lihat data center, ini investasinya juga akan meningkat cukup signifikan, cukup sangat signifikan malah kalau boleh saya sampaikan. Karena dari hyperscaler yang kita sudah ketemu,” kata Rosan.
Meski belum menyebutkan identitas investor, Rosan memberi petunjuk penting. Investor hyperscale yang dimaksud bukan pemain baru di kawasan Asia Tenggara. Mereka telah lebih dulu merealisasikan investasi besar di Johor, Malaysia, serta Thailand—dua negara yang selama ini agresif membangun ekosistem pusat data dengan insentif fiskal, kepastian regulasi, dan infrastruktur energi yang relatif siap.
“Mereka memang kemarin banyak (investasi) di Johor, kemudian di Thailand juga. Sekarang memulai kita bicara, kita sudah bicara dari tahun lalu, kita melihat juga itu akan menjadi investasi yang signifikan di tahun ini,” ujar Rosan.
Fakta bahwa Indonesia menjadi tujuan berikutnya menyiratkan perubahan penting dalam peta persaingan regional. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia kerap dipersepsikan sebagai pasar besar dengan potensi tinggi, tetapi dibayangi tantangan klasik: pasokan listrik hijau, kepastian tata ruang, hingga kecepatan perizinan. Masuknya investor hyperscale menjadi sinyal bahwa sebagian hambatan itu mulai terurai, atau setidaknya sedang dinegosiasikan secara serius.
Di sisi lain, kehati-hatian pemerintah menutup rapat identitas investor juga memunculkan pertanyaan. Dalam praktik global, investasi pusat data hyperscale kerap datang dengan tuntutan besar: konsumsi energi tinggi, kebutuhan lahan luas, serta insentif jangka panjang. Negara penerima investasi dituntut menyeimbangkan daya tarik ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan publik.
Rosan menegaskan, investasi pusat data akan memperluas sebaran penanaman modal di Indonesia, yang selama ini masih terkonsentrasi di sektor-sektor tertentu. Ia juga mengaitkannya dengan rencana besar pemerintah mendorong energi terbarukan sebagai fondasi investasi masa depan.
“Dengan masuknya investasi ini, sebaran investasi kita akan semakin luas,” ujar Rosan.
Pemerintah sendiri memasang target ambisius: mendatangkan investasi senilai Rp 13.000 triliun dalam periode 2024–2029. Angka tersebut menuntut bukan hanya volume investasi besar, tetapi juga kualitas investasi yang mampu menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan transfer teknologi.
Dalam konteks itulah investasi pusat data hyperscale menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, kehadirannya dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai hub ekonomi digital regional. Di sisi lain, tanpa tata kelola yang matang, pusat data berisiko menjadi “enklave digital” yang minim keterkaitan dengan industri lokal dan menyedot energi dalam jumlah masif.
Pengalaman Malaysia dan Thailand menjadi cermin. Kedua negara itu menawarkan kemudahan regulasi dan infrastruktur siap pakai, tetapi juga mulai menghadapi tekanan soal konsumsi listrik dan dampak lingkungan. Indonesia, dengan kapasitas pasar yang jauh lebih besar, menghadapi tantangan serupa dalam skala yang lebih kompleks.
Rosan menyiratkan optimisme bahwa Indonesia tidak sekadar menjadi pasar, melainkan mitra strategis bagi investor hyperscale. Namun, ujian sesungguhnya terletak pada implementasi: seberapa cepat proyek direalisasikan, seberapa besar dampaknya bagi ekonomi nasional, dan sejauh mana pemerintah mampu memastikan investasi digital berjalan seiring dengan agenda transisi energi.
Ketika investor global mulai melirik Indonesia setelah “mencoba” negara tetangga, momentum ini menjadi kesempatan sekaligus ujian. Apakah Indonesia hanya akan menjadi persinggahan berikutnya dalam peta investasi regional, atau benar-benar menjelma sebagai pusat data digital Asia Tenggara, akan ditentukan oleh kebijakan yang diambil hari ini.