Jakarta (tutur.co.id) — Pergerakan nilai tukar rupiah ke depan masih sangat bergantung pada sentimen global, terutama arah kebijakan moneter bank sentral Amerika Serikat (The Fed) serta pergerakan dolar AS. Selama suku bunga AS diperkirakan bertahan di level tinggi, rupiah berpotensi bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah secara terbatas.
Namun demikian, pelemahan rupiah yang berlangsung dalam jangka waktu panjang dinilai perlu diwaspadai karena berpotensi menimbulkan dampak lanjutan terhadap perekonomian domestik. Tekanan nilai tukar dapat meningkatkan inflasi impor, khususnya pada komoditas energi dan bahan baku industri.
Peneliti ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, tren rupiah ke depan masih sangat dipengaruhi dinamika global. Selain kebijakan The Fed dan pergerakan dolar AS, sejumlah faktor lain seperti rilis data ekonomi Amerika Serikat, perkembangan geopolitik, serta arus modal global juga akan menjadi penentu utama.
“Selama suku bunga AS masih bertahan tinggi, rupiah berpotensi bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah terbatas,” kata Yusuf Rendy.
Berdasarkan kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), pada hari pertama perdagangan 2026, Jumat (2/1/2026), rupiah ditutup di level Rp16.725 per dolar AS. Sementara pada Senin (14/1/2026), rupiah melemah ke posisi Rp16.871 per dolar AS.
Yusuf menambahkan, jika pelemahan rupiah berlangsung berkepanjangan, tekanan terhadap perekonomian domestik akan semakin besar. “Pelemahan rupiah akan meningkatkan inflasi impor, terutama energi dan bahan baku industri, yang pada akhirnya bisa menekan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, beban utang luar negeri pemerintah maupun swasta akan meningkat dalam denominasi rupiah. Di sisi lain, sektor ekspor memang berpotensi diuntungkan karena menjadi lebih kompetitif, namun manfaat tersebut hanya optimal apabila pelemahan nilai tukar terjadi secara terukur dan tidak terlalu volatil.
Sementara itu, ekonom senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai tekanan terhadap rupiah berpotensi berlanjut pada 2026. Sepanjang 2025, rupiah tercatat melemah sekitar 8,5% terhadap mata uang global dan juga terdepresiasi cukup dalam terhadap mata uang negara-negara kawasan.
“Kondisi tersebut berpeluang terulang di 2026. Penyebab utamanya adalah kinerja fiskal yang belum menggembirakan, ditambah dinamika global yang mendorong aliran investasi ke aset-aset bermata uang kuat,” ujar Wijayanto.
Ia menekankan pentingnya pemerintah menjaga keberlanjutan fiskal dan menghindari kebijakan yang berpotensi kontraproduktif, seperti wacana pelonggaran batas defisit 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) maupun agenda politik sensitif yang dapat mengganggu kepercayaan pasar.
“Independensi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter juga harus ditegakkan. Situasi fiscal dominance perlu diakhiri,” tegasnya.
Wijayanto memperingatkan bahwa memburuknya kondisi fiskal secara berkelanjutan berpotensi memicu krisis fiskal yang dapat dengan cepat menjalar menjadi krisis nilai tukar. Sejumlah indikator seperti lonjakan defisit APBN, prospek penerimaan negara 2026 yang belum meyakinkan, serta tren pelemahan rupiah sepanjang setahun terakhir perlu dicermati secara serius.
“Adapun isu penyelidikan kriminal terhadap Ketua The Fed Jerome Powell, saya menilai tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap rupiah,” tandasnya.
Perlu Intervensi Pasar
Pandangan senada disampaikan pengamat ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda. Menurutnya, sentimen global yang negatif mendorong investor bersikap wait and see terhadap pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi tersebut juga memicu arus keluar modal, meningkatkan kebutuhan dolar AS, dan menekan permintaan rupiah.
Di dalam negeri, pengelolaan fiskal yang dinilai kurang optimal turut memperburuk sentimen terhadap ketahanan nilai tukar. “Defisit yang melebar dan penerimaan pajak yang memburuk membuat investor meragukan prospek ekonomi Indonesia. Akibatnya, tekanan terhadap rupiah terus berlanjut,” ujar Nailul.
Karena itu, otoritas moneter dinilai perlu melakukan intervensi melalui operasi pasar untuk menahan laju pelemahan rupiah. Di sisi lain, otoritas fiskal juga dituntut menghadirkan kebijakan dan program yang mampu memperbaiki sentimen ekonomi secara menyeluruh.
“Jika fiskal terus memburuk, beban akan semakin berat di pihak otoritas moneter. Apalagi, The Fed belum menunjukkan sinyal penurunan suku bunga, sehingga tekanan dolar terhadap rupiah masih berpotensi berlanjut,” kata Nailul.
Ia menambahkan, sentimen terkait isu personal di The Fed bersifat sementara. “Justru yang lebih berpengaruh ke pasar adalah arah kebijakan dan siapa yang akan menjadi penggantinya ke depan,” pungkasnya.