Jakarta (tutur.co.id) — Suasana ruang rapat Komisi IV DPR RI yang biasanya datar mendadak berubah panas. Kursi empuk Senayan tak lagi nyaman ketika Anggota Fraksi Gerindra, Teuku Abdul Khalid, membuka unek-uneknya ke arah meja pemerintah. Sasarannya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Perdebatannya bukan soal program besar, tapi perkara yang kelihatannya sepele namun menusuk harga diri wakil rakyat, yakni koordinasi yang tak kunjung datang.
Khalid bercerita dengan nada kesal. Ia mengaku baru tahu sang menteri berada di Aceh justru dari pemberitaan media. Padahal, ia sendiri sedang berada di daerah pemilihannya. Di mata konstituen, situasi semacam itu membuat anggota DPR tampak seperti figuran yang tak tahu apa-apa, berdiri kikuk di tengah pertanyaan warga.
“Tolong hargai kami sedikit. Waktu turun, ngomong saja, apa salahnya? Masa Menteri turun di sana, kami seperti ‘kucing kurap’. Ditanya masyarakat, kami tidak tahu jawab,” ujar Abdul Khalid dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan pemerintah membahas upaya pemulihan pasca bencana Sumatra, seperti disiarkan Channel YouTube di TV Parlemen, Rabu 14 Januari 2026.
Baginya, ini bukan sekadar soal etika berkunjung. Ini soal relasi kuasa dan rasa saling menghormati. Khalid mengingatkan bahwa DPR dan kementerian adalah mitra kerja. Ketika satu pihak tergelincir di lapangan, imbasnya ikut menyeret yang lain. Begitu juga sebaliknya, keberhasilan di daerah semestinya menjadi kebanggaan bersama.
“Kami mitra. Kalau Bapak rusak, kami ikut rusak. Kalau Bapak bagus di lapangan, kami bangga,” tegasnya.
Nada kritik belum berhenti di soal komunikasi. Khalid juga menyinggung persoalan teknis yang sudah lama jadi keluhan warga pesisir, yakni pendangkalan muara. Menurutnya, jika masalah ini dibiarkan, program pembersihan tambak yang dijalankan pemerintah hanya akan jadi kerja sia-sia. Lumpur datang lagi, air tak mengalir, nelayan kembali mengeluh.
Di tengah ketegangan itu, Trenggono tak memilih bertahan di balik meja. Ia merespons langsung dengan nada lebih menunduk. Menteri Kelautan dan Perikanan itu menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Alasannya, situasi di lapangan kala itu bukan kondisi normal, melainkan darurat bencana yang menuntut keputusan cepat.
“Saya mohon maaf kepada Pak Khalid kalau kami tidak berkoordinasi, karena kami juga panik sejujurnya. Kenapa panik? Karena kami sedang membangun Kampung Nelayan di sana saat bencana terjadi,” ungkap Trenggono.
Ia menjelaskan, fokus utama jajarannya saat itu adalah bagaimana bantuan bisa segera masuk. Koordinasi administratif, menurut pengakuannya, tertinggal di belakang urgensi kemanusiaan. Trenggono bahkan mengklaim kementeriannya menjadi pihak pertama yang berhasil menembus wilayah Aceh Tamiang yang sempat terisolasi.
“Kami mengirimkan seluruh armada. Ada baju, makanan, dan lain-lain. Sekali lagi kami memohon maaf tidak memberi kabar soal itu karena situasi di lapangan,” pungkasnya.
Rapat pun berjalan lanjut, meski ketegangan belum sepenuhnya menguap. Di balik meja parlemen, cerita ini menyisakan satu catatan penting. Di saat bencana memaksa negara bergerak cepat, koordinasi tetap menjadi mata uang politik yang tak boleh diabaikan. Sebab, di hadapan rakyat, yang dinilai bukan hanya hasil kerja, tapi juga bagaimana negara hadir secara utuh, tanpa membuat wakilnya tampak seperti orang asing di tanah sendiri.