Jakarta (tutur.co.id) — Bencana di Sumatra bukan cuma merobohkan rumah warga, tapi juga mengguncang fondasi layanan kesehatan. Di balik bangunan puskesmas dan rumah sakit yang perlahan mulai berdiri lagi, ada soal lain yang tak kalah genting. Tempat tinggal para tenaga kesehatan ikut hancur, dan itu berarti pelayanan kesehatan ikut tersendat.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyadari betul persoalan ini. Dalam konferensi pers daring pada 12 Januari 2026, ia mendorong percepatan pembangunan ribuan rumah bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis yang terdampak bencana di wilayah Sumatra. Targetnya bukan sekadar membangun rumah, tetapi memastikan layanan kesehatan bisa kembali berjalan normal pascabencana.
Di bawah koordinasi pemerintah pusat, sektor kesehatan disebut terus bergerak. Fasilitas kesehatan perlahan dipulihkan, layanan darurat tetap berjalan, dan tenaga kesehatan tetap siaga. Namun di lapangan, persoalannya tidak sesederhana membuka kembali ruang perawatan atau memperbaiki gedung.
Budi menyoroti kenyataan bahwa banyak tenaga kesehatan belum bisa kembali bekerja secara optimal. Alasannya sederhana tapi krusial. Rumah mereka sendiri belum pulih.
“Bagaimana tenaga kesehatan bisa bekerja normal kalau rumahnya sendiri belum normal,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (13/1/2026).
Ia menegaskan pemulihan layanan kesehatan tidak bisa dilepaskan dari kondisi hidup tenaga kesehatannya. Meski sebagian fasilitas kesehatan mulai berfungsi kembali, kesiapan layanan tetap sangat ditentukan oleh apakah para tenaga medis memiliki tempat tinggal yang layak dan aman.
Data kerusakan kemudian dipaparkan oleh Deputi IV Badan Nasional Penanggulangan Bencana Jarwansyah. BNPB telah menerima laporan dari Kementerian Kesehatan mengenai rumah tenaga kesehatan dan tenaga medis yang terdampak bencana di tiga provinsi di Sumatra.
“Data rumah tenaga kesehatan dan tenaga medis terdampak dengan rincian di Aceh sebanyak 3.050 unit, di Sumatra Utara 48 unit, dan di Sumatra Barat 167 unit, dengan total 3.265 unit rumah,” kata Jarwansyah.
Ribuan rumah itu tidak langsung dibangun begitu saja. BNPB akan melakukan verifikasi berlapis melalui tim rehabilitasi dan rekonstruksi di tingkat kabupaten dan kota. Hasil verifikasi tersebut akan menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan BNPB di masing-masing daerah. Untuk beberapa wilayah, seperti Aceh Tengah, proses verifikasi lapangan bahkan sudah dilakukan lebih dulu.
Soal bantuan, pemerintah membagi kerusakan rumah ke dalam tiga kategori. Rumah rusak ringan, sedang, dan berat. Skema bantuan pun berbeda sesuai tingkat kerusakan. Rumah rusak ringan mendapat bantuan stimulan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp60 juta dalam bentuk pembangunan rumah.
Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap. Daerah yang datanya sudah dinyatakan siap akan menjadi prioritas. Untuk rumah sewa, bantuan disalurkan kepada pemilik rumah, bukan penyewa.
Dari sisi pemerintah daerah dan pusat, pemulihan ini dipandang tidak boleh setengah-setengah. Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Wahyu Bintono Hari Bawono menegaskan bahwa pemulihan pascabencana harus menyentuh seluruh aspek kehidupan, termasuk stabilitas hidup para tenaga kesehatan.
“Pemulihan layanan kesehatan tidak hanya soal fasilitas, tetapi juga memastikan tenaga kesehatan memiliki tempat tinggal yang layak,” ujarnya.
Pemerintah menilai, tanpa rumah yang aman dan layak, tenaga kesehatan akan terus berada dalam kondisi darurat pribadi. Dan dalam situasi seperti itu, sulit berharap pelayanan kesehatan bisa pulih sepenuhnya. Karena itu, pembangunan ribuan rumah nakes dan tenaga medis ini menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya memulihkan Sumatra pascabencana.