Jakarta (tutur.co.id) — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti potensi dampak perang di Timur Tengah terhadap sejumlah negara, seperti Filipina yang telah menetapkan status darurat energi nasional dan Bangladesh yang mulai mengalami krisis bahan bakar minyak (BBM).
Purbaya menegaskan bahwa risiko darurat energi bukan berasal dari tekanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan dari kemungkinan terganggunya pasokan energi.
“Darurat energi itu bukan di APBN. Darurat energi adalah kalau misalnya suplainya berhenti, itu yang saya takut. Bukan harganya, (tetapi) suplainya nggak ada,” ujarnya di Jakarta Pusat, Rabu.
Ia menambahkan, saat ini pasokan energi masih tersedia sehingga kondisi darurat belum terjadi, namun pemerintah tetap perlu waspada jika situasi berkepanjangan.
“Jadi kalau dibilang darurat, enggak, tetapi kita mesti siap-siap terus ke depan,” kata Purbaya.
Lebih lanjut, Purbaya memastikan APBN masih mampu menahan tekanan kenaikan harga energi hingga akhir tahun dan belum perlu dilakukan perubahan, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
“Sampai akhir tahun dengan harga sekarang, kita masih tahan APBN… tetapi saya tawarkan, aman,” ujarnya.
Menurutnya, masih terlalu dini untuk melakukan penyesuaian harga minyak maupun subsidi energi dalam APBN.
“Nanti kalau naiknya (tinggi) baru kita hitung lagi berapa. Jadi nggak otomatis tiba-tiba jadi US$ 100, kan kita hitung rata-rata,” imbuhnya.