Jakarta (tutur.co.id) — Di tengah dinamika global yang semakin pragmatis, Indonesia melihat kerja sama antarnegara berkembang sebagai ruang penting untuk menjaga kepentingan bersama. Presidensi Indonesia di Kelompok Kerja Sama Ekonomi D-8 dipandang sebagai upaya mendorong kolaborasi Global South agar tidak semata bergerak dalam logika transaksional, melainkan membangun ketahanan bersama.
Presidensi Indonesia di D-8 dinilai memberi contoh bahwa kerja sama negara berkembang tidak harus selalu tunduk pada logika transaksional. Menteri Luar Negeri Sugiono melihat forum itu sebagai ruang bagi negara-negara Selatan untuk saling menopang, berbagi kepentingan, dan memperkuat ketahanan kolektif di tengah tekanan global yang tak selalu ramah.
Cara pandang itu pula yang membentuk bagaimana Indonesia memposisikan diri di hadapan dunia Islam. Bagi Sugiono, relasi ini bukan tempelan, apalagi sekadar simbolik. Ia menempatkan dunia Islam sebagai mitra strategis yang perlu dikelola dengan keseriusan, arah yang jelas, dan lintas sektor.
“Bagi Indonesia, dunia Islam adalah mitra kunci yang perlu dikelola secara fokus, terencana, dan lintas sektor,” kata Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu 14 Januari.
Pendekatan tersebut, menurut Sugiono, tidak lahir dari ruang hampa. Indonesia membawa modal besar sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sekaligus pengalaman panjang mengelola keberagaman dan moderasi. Modal itu memberi posisi tawar, tapi juga memikul tanggung jawab.
“Modalitas ini memberi Indonesia kredibilitas, sekaligus tanggung jawab untuk membentuk kerja sama dengan dunia Islam secara lebih substantif,” ujarnya.
Di balik kebijakan besar itu, Sugiono menyebut peran Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta yang konsisten mengawal penguatan relasi Indonesia dengan dunia Islam. Anis menyusun peta jalan diplomasi yang tidak berhenti di seremoni, tetapi dirancang berjangka panjang dan diarahkan pada hasil nyata. Diplomasi, dalam kerangka ini, tidak lagi berhenti di meja pertemuan, melainkan harus berujung pada manfaat konkret.
“Diplomasi Indonesia di dunia Islam juga kita terjemahkan dalam langkah konkret,” lanjut Sugiono.
Salah satu langkah yang kini disiapkan adalah pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi. Gagasan ini dirancang untuk menjawab persoalan klasik jemaah haji Indonesia, mulai dari akomodasi hingga pelayanan di Tanah Suci. Negara hadir bukan hanya sebagai pengirim jemaah, tetapi sebagai pengelola yang memastikan warganya mendapat layanan yang layak.
“(Kampung Haji) sebagai bagian dari penguatan kapasitas negara. Sebagai bentuk dan wujud dari kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas bagi jemaah haji dan umrah Indonesia,” jelas Sugiono.
Namun, bagi Kementerian Luar Negeri, hubungan dengan dunia Islam tidak boleh berhenti pada urusan pelayanan jemaah. Di berbagai kawasan, krisis kemanusiaan masih berlangsung tanpa jalan keluar yang jelas. Dalam konteks inilah Indonesia menempatkan sikap politiknya.
“Dan Gaza adalah contoh dari kenyataan baik tersebut. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian yang sangat besar terhadap isu ini,” kata Sugiono.
Kampung Haji sendiri dirancang sebagai kawasan terpadu. Di sana, layanan akomodasi, kesehatan, hingga logistik dipusatkan untuk menjawab kebutuhan jemaah Indonesia yang jumlahnya termasuk terbesar di dunia. Lebih dari sekadar fasilitas, proyek ini diposisikan sebagai simbol kehadiran negara di luar batas teritorialnya.
Lewat pendekatan itu, Indonesia ingin menunjukkan bahwa diplomasi dengan dunia Islam bukan hanya soal kedekatan identitas, tetapi soal keberpihakan, tanggung jawab, dan kehadiran nyata negara bagi warganya.