Jakarta (tutur.co.id) — Konflik yang tak kunjung padam di Palestina kembali diingatkan sebagai ujian bagi wajah diplomasi dunia. Bagi Indonesia, ini bukan sekadar urusan politik luar negeri, melainkan soal nurani yang tak boleh tumpul oleh kepentingan apa pun.
Pesan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Rabu 14 Januari. Di hadapan publik, Sugiono menegaskan diplomasi yang dijalankan Indonesia tidak boleh kehilangan keberpihakan pada kemanusiaan, terutama ketika pelanggaran terjadi secara terang-terangan.
“Perdamaian melalui solusi dua negara tetap merupakan tujuan akhir. Karena bagi Indonesia, kemerdekaan dan kedaulatan Palestina adalah bagian dari amanat konstitusi yang harus kita perjuangkan,” kata Sugiono.
Isu Palestina, menurut dia, tidak pernah menjadi catatan pinggir dalam politik luar negeri Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, dukungan terhadap Palestina telah menjadi sikap yang konsisten, berakar dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan. Dalam konteks itu, posisi Indonesia tidak pernah abu-abu.
Sugiono menyebut perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap Palestina sangat besar. Arahan Presiden, kata dia, jelas dan tegas. Indonesia tidak boleh memilih diam ketika kemanusiaan diinjak-injak dan hukum internasional dilanggar tanpa rasa bersalah.
Atas arahan tersebut, Indonesia memilih jalan keterlibatan aktif di berbagai forum internasional. Bukan sekadar hadir, melainkan ikut menggerakkan agenda. Indonesia terlibat sebagai Co-Chair dalam Working Group yang melahirkan New York Declaration, sebuah dokumen yang menjadi pijakan diplomatik dalam mendorong penyelesaian konflik Palestina.
Di saat yang sama, Indonesia juga ikut mendorong implementasi hasil Sharm El Sheikh Peace Summit atau Konferensi Tingkat Tinggi Perdamaian Gaza 2025. Upaya ini dipandang sebagai bagian dari ikhtiar kolektif untuk menghentikan kekerasan yang terus berulang dan menelan korban sipil.
Tak berhenti di situ, Indonesia turut ambil bagian dalam pembahasan International Stabilization Force atau ISF. Keterlibatan ini dimaksudkan sebagai langkah transisional untuk memastikan gencatan senjata permanen dapat terwujud. ISF juga diharapkan membuka jalan bagi masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza yang selama ini terhambat. Namun Sugiono menekankan bahwa ISF bukan tujuan akhir, melainkan instrumen sementara dalam proses menuju perdamaian.
“Diplomasi Indonesia akan selalu hadir dengan prinsip dan keberanian dalam setiap langkah menuju Palestina yang damai dan merdeka,” kata Sugiono.
Bagi Indonesia, perjuangan Palestina bukan sekadar urusan geopolitik, melainkan soal konsistensi moral. Di berbagai forum internasional, Indonesia terus mendorong solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Sikap ini dibarengi dengan dorongan kuat terhadap perlindungan warga sipil, penegakan hukum humaniter internasional, serta akses bantuan kemanusiaan yang aman dan berkelanjutan.
Keterlibatan aktif Indonesia mencerminkan diplomasi yang tidak berhenti pada kalkulasi strategis semata. Di balik pernyataan dan forum resmi, ada nilai kemanusiaan, keadilan, dan solidaritas internasional yang terus dijaga. Dalam konflik Palestina, Indonesia ingin memastikan satu hal, diplomasi tetap punya nurani.