Jakarta (tutur.co.id) – Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Hendarsam Marantoko, meluncurkan lima program strategis dalam awal masa jabatannya. Kebijakan ini menegaskan arah baru imigrasi yang menitikberatkan pada keseimbangan antara fungsi keamanan negara dan fasilitasi pelayanan masyarakat dan pembangunan.
“Saya bukan menteri jadi ini bukan seperti program 100 hari kerja. Ini program yang selama 17 hari saya bekerja, kita jalankan,” ujar Hendarsam dalam acara Media Gathering di Jakarta Jumat (17/4/2026).
Menurut Hendarsam, program pertama adalah pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Haji Ilegal. Satgas ini bertugas memperketat pengawasan terhadap penyalahgunaan visa untuk ibadah haji nonprosedural. “Pemeriksaan dokumen diperkuat sejak dari dalam negeri, khususnya di bandara-bandara utama,” katanya.
Selain itu, Ditjen Imigrasi juga membentuk Satgas Patroli Dharma Dewata di Bali. Satgas ini menyasar peningkatan pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing di destinasi wisata utama tersebut.
“Bali dinilai membutuhkan pendekatan lebih selektif untuk menjaga ketertiban dan kualitas pariwisata,” tambah Hendarsam.
Program berikutnya adalah Satgas Patroli Tambang yang difokuskan pada wilayah pertambangan. Melalui satgas ini, menurut Hendarsam, imigrasi memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di sektor strategis, guna mencegah pelanggaran hukum dan potensi penyalahgunaan izin.
Di bidang penegakan hukum, Ditjen Imigrasi kembali mengintensifkan Operasi Wiraspada. “Operasi ini dilakukan secara berkala untuk menindak pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing. Dalam pelaksanaan terakhir, ratusan orang terjaring dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Sementara itu, untuk mendukung pembangunan, imigrasi membentuk Tim Khusus Layanan Imigrasi di sektor olahraga, seni budaya, serta STEM (Science, Technology, Engineering, dan Mathematics).
“Tim ini dirancang untuk memberikan kemudahan layanan bagi talenta global yang berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia,” tuturnya.
Hendarsam menegaskan bahwa kebijakan imigrasi tidak lagi hanya berfokus pada jumlah kedatangan warga negara asing, tetapi juga kualitas dan kontribusinya. Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.
Melalui lima program tersebut, Ditjen Imigrasi berupaya memperkuat perannya sebagai penjaga kedaulatan sekaligus fasilitator pembangunan. Hendarsam juga menyatakan terbuka terhadap kritik, terutama dari media, yang dinilainya sebagai “vitamin” untuk menyehatkan institusi—agar kebijakan yang dijalankan tetap teruji, adaptif, dan berpihak pada kepentingan publik.