Tapanuli Selatan (Tutur.co.id) – Pemerintah daerah terdampak bencana diminta segera mengirim data penerima bantuan. Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra akan mengabaikan pemda yang lambat mengirim data penerima manfaat bantuan rumah.
Tidak hanya itu, Kepala Satgas PRR Pascabencana Sumatra Muhammad Tito Karnavian akan mengumumkan secara terbuka kepada publik pemda yang lambat mengirim data penerima manfaat bantuan. Sebaliknya, Tito memberikan apresiasi kepada pemda yang cepat mengirimkan data.
“Sudah saya sampaikan kalau nanti sampai dua mingguan data nggak dikasih kepada kita, saya akan tinggal. Kabupaten/kota itu akan saya tinggal, warganya nggak masuk dalam penerima karena tidak diberikan data oleh bupatinya. Dan saya akan muat di publik,” ujar Tito saat meresmikan huntara di Simarpinggan, Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kamis (5/2/2026).
Menurut Tito, pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema bantuan perumahan berdasarkan tingkat kerusakan rumah warga. Skema bantuan tersebut meliputi bantuan stimulan sebesar Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta rusak sedang, dan bantuan hunian tetap (huntap) untuk rumah rusak berat atau hilang.
Selama proses pembangunan huntap berlangsung, pemerintah menyediakan huntara. Pemerintah juga menyiapkan Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk korban bencana yang tidak ingin tinggal di huntara, tapi memilih menyewa rumah atau tinggal bersama sanak saudara. Nominal DTH yang diberikan Rp600 ribu per bulan dan dicairkan satu kali untuk tiga bulan, dengan total Rp1,8 juta.
Selain bantuan huntara, Tito menyampaikan, Kementerian Sosial (Kemensos) juga menyiapkan bantuan tambahan berupa uang perabot sebesar Rp3 juta, stimulan ekonomi Rp5 juta, serta bantuan lauk-pauk (jaminan hidup) sebesar Rp15.000 per orang per hari.
Tito juga menyampaikan, pemerintah memiliki skema bantuan yang dirancang untuk memulihkan taraf ekonomi masyarakat yang sawah atau kebunnya terdampak bencana. Ini salah satunya melalui skema bantuan stimulan sebesar Rp5 juta untuk diberikan kepada masyarakat yang sawahnya rusak sembari menunggu program revitalisasi sawah.
Terlepas dari itu, Tito mengapresiasi seluruh Pemda yang telah bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam memulihkan daerah terdampak bencana. Sebab, progres perbaikan daerah bencana memperlihatkan perkembangan menggembirakan. Saat ini dari 52 daerah terdampak bencana di tiga provinsi, 27 di antaranya sudah kembali normal, 15 daerah mendekati normal, dan 10 daerah masih memerlukan atensi khusus.
Sebagai informasi, peresmian huntara di Tapanuli Selatan turut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Gubernur Sumut Bobby Nasution, Staf Khusus Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Yudha Fitri, Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu, Wakil Wali Kota Padang Sidimpuan Harry Pahlevi Harahap, serta jajaran pejabat pemerintah dari kementerian, lembaga, dan Pemda Tapanuli Selatan.