Jakarta (tutur.co.id) – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 berada di kisaran 5,9% hingga 7,5%. Target ambisius tersebut disiapkan untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan percepatan pertumbuhan ekonomi harus terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya terpusat di Pulau Jawa maupun Jakarta.
“Kita perlu tumbuh, dan tumbuh ini tidak hanya di Jakarta tetapi tumbuh di setiap daerah. Dalam catatan kami pertumbuhan ekonomi nasional 5,9% sampai 7,5% tidak bisa dicapai tanpa dukungan daerah,” ujar Rachmat dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 di Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Menurut dia, pemerintah akan mendorong pusat-pusat pertumbuhan baru, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Namun, pertumbuhan wilayah barat Indonesia juga tetap dijaga agar tercipta pemerataan ekonomi nasional.
“Kami mendorong kawasan timur Indonesia tumbuh tinggi dengan tetap menjaga pertumbuhan kawasan barat Indonesia. Kami berharap pembangunan di daerah terus didorong dan digali sesuai karakteristik dan potensi masing-masing wilayah,” katanya.
Bappenas mencatat pendapatan per kapita Indonesia hingga 2024 baru mencapai US$4.910. Angka tersebut masih jauh dari syarat negara berpendapatan tinggi (high income country), sehingga diperlukan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan memperkuat investasi, industrialisasi, serta produktivitas daerah. Sulawesi, misalnya, diarahkan menjadi pusat industri berbasis sumber daya alam, sedangkan Sumatra akan difokuskan pada pengembangan bioindustri dan sektor kemaritiman.
Rachmat juga menegaskan pembiayaan pembangunan tidak bisa hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah akan memperluas skema pembiayaan non-APBN melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Dengan koordinasi ini kita bisa mengawal implementasi lintas sektor. Kami harapkan pembangunan tercapai sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia,” tutur Rachmat.
Senada dengan itu, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menilai Indonesia sebenarnya memiliki modal kuat untuk tumbuh lebih tinggi, terutama karena sedang menikmati bonus demografi.
Menurut Juda, momentum tersebut harus dimanfaatkan maksimal sebelum struktur penduduk Indonesia mulai menua pada 2035 mendatang.
“Kalau kita tidak tumbuh tinggi di tahun-tahun ke depan ini, maka kita benar-benar akan masuk ke dalam jebakan berpendapatan menengah (middle income trap),” ujar Juda.
Dia mengingatkan bahwa bonus demografi tidak akan berlangsung selamanya. Jika gagal memanfaatkan periode tersebut, Indonesia berisiko menghadapi kondisi “tua sebelum kaya”.
“Beyond dari 2035, akan mulai aging, mulai menua penduduk kita. Jangan sampai kita terjebak pada middle income trap yang menyebabkan kita tua sebelum kaya,” tegas Juda.