Jakarta (tutur.co.id) — Perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih menjadi ujian bagi keuangan negara. Sepanjang 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menanggung beban defisit yang lebih besar dari rencana awal. Pemerintah mengakui tekanan itu nyata, tetapi menolak mundur dari peran APBN sebagai penopang pertumbuhan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pelebaran defisit tak terelakkan di tengah perlambatan ekonomi dunia. Namun, ia optimistis tekanan tersebut akan mereda pada 2026 seiring membaiknya fondasi ekonomi domestik.
“Saya yakin tahun 2026 dengan membaiknya fondasi perekonomian dan menguatkan momentum pertumbuhan ekonomi ke depan, defisit bisa ditekan ke level yang lebih rendah dengan dampak pertumbuhan ekonomi ke masyarakat lebih besar dibanding tahun lalu,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) Edisi Januari 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kami (8/1/2026).
Pemerintah menargetkan defisit APBN 2026 sebesar Rp 689,1 triliun atau 2,68 persen dari produk domestik bruto (PDB). Target ini sedikit lebih rendah dibanding realisasi defisit 2025 yang mencapai Rp 695,1 triliun per 31 Desember 2025.
Sepanjang 2025, pendapatan negara tercatat sebesar Rp 2.756,3 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp 3.451,4 triliun. Dengan komposisi tersebut, rasio defisit APBN berada di level 2,92 persen terhadap PDB—melewati outlook defisit 2025 sebesar Rp 662 triliun atau 2,78 persen, dan jauh di atas target awal Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.
Menurut Purbaya, pelebaran defisit tersebut merupakan konsekuensi dari pilihan kebijakan. Pemerintah memutuskan tetap menggelontorkan stimulus untuk menjaga roda ekonomi berputar, alih-alih mengetatkan fiskal di saat tekanan global masih kuat.
“Walaupun defisit membesar ke Rp 695,1 triliun, lebih tinggi dari outlook, kita tetap pastikan defisit tidak di atas 3 persen dari PDB. Ini memang naik dari rencana awal 2,53 persen, dengan misi menjaga ekonomi tetap berekspansi di tengah tekanan global yang tinggi,” kata dia.
Dari sisi pendapatan, penerimaan negara ditopang oleh perpajakan sebesar Rp 2.217,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan pajak Rp 1.917,6 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp 300,3 triliun. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 534,1 triliun, sementara hibah menyumbang Rp 4,3 triliun.
Sementara itu, belanja negara sebesar Rp 3.451,4 triliun terbagi atas belanja pemerintah pusat Rp 2.602,3 triliun dan transfer ke daerah Rp 849 triliun. Belanja pemerintah pusat mencakup belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 1.500,4 triliun serta belanja non-kementerian/lembaga Rp 1.102 triliun.
Ke depan, pemerintah berharap strategi fiskal yang lebih terukur dapat menahan laju defisit tanpa mematikan stimulus ekonomi. Tantangannya bukan sekadar menjaga angka di bawah ambang 3 persen, melainkan memastikan setiap rupiah belanja negara benar-benar menghasilkan pertumbuhan yang dirasakan masyarakat. Di tengah ketidakpastian global, APBN kembali menjadi penyangga—bukan hanya angka di atas kertas, tetapi alat bertahan bagi ekonomi nasional.