Jakarta (Tutur.co.id) – Kementerian Keuangan terus memantau secara ketat potensi risiko dari konflik Iran dengan gabungan Amerika Serikat dan Israel, khususnya usai penutupan Selat Hormuz.
“Pemerintah terus memantau secara cermat dinamika geopolitik global serta berbagai risiko yang berpotensi mempengaruhi perekonomian nasional,” kata Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (2/3/2026).
Febrio menyebut risiko gangguan terhadap rantai pasok global, terutama pasokan energi dan minyak bumi, serta peningkatan volatilitas pasar keuangan global menjadi perhatian utama.
Ketegangan perdagangan global juga berpotensi menekan kinerja ekspor nasional melalui pelemahan permintaan eksternal dan peningkatan biaya logistik.
Meski begitu, menurut Febrio, fundamental eksternal Indonesia tetap baik. Ini tercermin dari kinerja neraca perdagangan yang masih mencatatkan surplus selama 69 bulan berturut-turut.
Neraca perdagangan surplus 950 juta dolar AS pada Januari 2026. Surplus ditopang oleh kinerja ekspor yang mencapai 22,16 miliar dolar AS atau tumbuh 3,39 persen (year-on-year/yoy), didorong oleh ekspor nonmigas.
Kinerja ekspor nonmigas didorong sektor industri pengolahan yang tumbuh 8,19 persen (yoy), utamanya minyak kelapa sawit, nikel, besi dan baja, serta komoditas bernilai tambah tinggi seperti otomotif dan elektronik.
Sementara itu, impor tercatat sebesar 21,20 miliar dolar AS atau tumbuh 18,21 persen (yoy), didominasi kenaikan bahan baku dan barang modal, sejalan dengan meningkatnya aktivitas produksi dan investasi domestik.
Secara paralel, Kemenkeu juga memastikan APBN dikelola secara hati-hati, termasuk dengan menjaga defisit anggaran tetap terkendali di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Pemerintah juga terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional,” ucap Febrio.
Upaya mitigasi risiko dilakukan melalui percepatan keberlanjutan hilirisasi sumber daya alam dan peningkatan daya saing produk ekspor bernilai tambah.
Di samping itu, pemerintah juga berupaya mendiversifikasi mitra dagang utama melalui berbagai perjanjian perdagangan internasional guna memperluas akses pasar dan memperkuat ketahanan sektor eksternal Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks.