Jakarta (tutur.co.id) – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menyoroti meningkatnya kebutuhan belanja negara di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan keuangan negara.
Isma mengatakan pemerintah dituntut mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan tingkat kecermatan yang lebih tinggi agar tetap mampu mendukung pembangunan secara efektif dan berkelanjutan.
“Kebutuhan belanja negara terus meningkat di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas. Situasi ini menuntut kita untuk mengelola APBN dengan tingkat kecermatan yang jauh lebih tinggi,” ujar Isma saat menyampaikan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 dalam Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak lagi diukur dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari kualitas tata kelola serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2025, BPK juga mengidentifikasi sejumlah area yang memerlukan penguatan dan perbaikan secara berkelanjutan. Salah satunya berkaitan dengan transformasi kelembagaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 1 dan Nomor 16 Tahun 2025.
Isma menilai perubahan regulasi tersebut membawa konsekuensi yang signifikan sehingga memerlukan penguatan tata kelola dan mekanisme akuntabilitas agar tetap sejalan dengan prinsip transparansi, kehati-hatian, dan pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab.
“Perubahan regulasi ini membawa konsekuensi signifikan yang menuntut penguatan kerangka tata kelola dan mekanisme akuntabilitas yang memadai agar tetap selaras dengan prinsip transparansi, kehati-hatian, serta pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab,” katanya.
Selain itu, BPK juga menekankan pentingnya meningkatkan ketepatan sasaran berbagai program pemerintah melalui pengembangan dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurut Isma, DTSEN diharapkan menjadi basis utama dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pemerintah, khususnya program kesejahteraan sosial dan subsidi, sehingga bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.
Ia menegaskan BPK akan terus menjalankan mandat konstitusional secara independen, profesional, dan berintegritas untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Namun, upaya tersebut memerlukan sinergi yang kuat dengan DPR dan seluruh pemangku kepentingan.
“Di sinilah BPK berkomitmen untuk terus menjalankan mandat konstitusional secara independen, profesional, dan berintegritas dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Namun, ikhtiar ini tentu tidak dapat berjalan sendiri. Sinergi yang kokoh antara BPK dan DPR,” ujar Isma.