Jakarta (tutur.co.id) – Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia tengah memasuki fase penting. Jika selama ini pertumbuhan lebih dulu ditopang sektor keuangan, kini arah kebijakan mulai bergeser ke sektor riil. Industri halal perlahan mengambil peran sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Transformasi ini dinilai krusial untuk memastikan ekonomi syariah tumbuh inklusif dan berkelanjutan pada 2026.
Dalam catatan akhir tahun ekonomi syariah yang diterima redaksi tutur.co.id, ekonom Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF yang juga wakil rektor Universitas Paramadina, Handi Risza Idris, menyatakan tren pergeseran ekonomi syariah itu sebagai hal positif untuk menggerakan pertumbuhan ekonomi nasional.
Peluang penguatan sektor riil terbuka lebar seiring pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga non-kementerian di bawah Presiden. Posisi Kepala BPJPH yang setingkat menteri memberi ruang otoritas lebih kuat dalam pengembangan industri halal.
“Momentum ini diperkirakan makin strategis lewat program Makan Bergizi Gratis dengan anggaran Rp 335 triliun, yang berpotensi menyerap produk halal secara massif,” tutur Handi.
Di tingkat perencanaan nasional, menurut catatan Handi, ekonomi dan keuangan syariah telah terintegrasi dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, terus mengokohkan ambisinya menjadi pusat ekonomi syariah global.
“Itu tercermin dari laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024-2025 yang menempatkan Indonesia di peringkat ketiga dunia dengan skor Global Islamic Economy Indicator 99,9,” kata Handi.
Prestasi tersebut ditopang lonjakan investasi halal tertinggi di dunia. Sepanjang 2023, tercatat 40 transaksi senilai USD 1,6 miliar di sektor makanan halal, kosmetik, farmasi, teknologi halal, dan gaya hidup Muslim. Capaian ini memperlihatkan tingkat kepercayaan investor global terhadap ekosistem halal Indonesia sekaligus menegaskan posisinya dalam arus utama ekonomi dunia.
Namun, Handi mengingatkan capaian itu masih menyisakan pekerjaan rumah. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2025 menunjukkan literasi keuangan syariah mencapai 43,42 persen, sementara inklusinya baru 13,41 persen.
“Artinya, sebagian besar masyarakat yang memahami keuangan syariah belum memanfaatkannya. Tantangan terbesar ke depan adalah memperluas akses dan inovasi agar ekonomi syariah benar-benar menyentuh masyarakat hingga daerah,” usul Handi.
Di sektor perbankan, transformasi juga terus bergulir. Kehadiran Bank Syariah Indonesia sebagai bank BUMN dengan sovereign backing kuat mendorongnya naik kelas ke tingkat global. Rencana pembentukan Bank Syariah Nasional dinilai berpotensi memperbesar efek pengganda, khususnya melalui pembiayaan perumahan yang selama ini menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi.
Ekosistem syariah semakin lengkap dengan berkembangnya lembaga keuangan sosial berbasis zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat terbukti efektif menjangkau kelompok miskin ekstrem, sementara inovasi wakaf seperti Cash Waqaf Link Sukuk (CWLS) dan Cash Waqaf Link Deposito (CWLD) memperluas peran keuangan syariah dalam pembangunan sosial ekonomi. Dengan dukungan pembiayaan Danantara dan integrasi sektor riil, ekonomi syariah Indonesia memasuki babak baru yang lebih matang dan strategis.
Menyinggung soal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang diluncurkan pada awal 2025, INDEF berharap Danantara bisa menjadi motor pembiayaan industri halal nasional melalui pengelolaan aset negara dan investasi langsung.
Danantara menurut Handi, bisa menjadi katalis pertumbuhan dengan menyasar sektor-sektor prioritas seperti keuangan, pangan, farmasi, logistik, dan pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH), yang sekaligus menjadi domain pertumbuhan baru bagi ekonomi nasional.
“Dengan target investasi sebesar Rp720 triliun tahun 2026, pembiayaan Danantara diharapkan bisa mengalir sebagian untuk membiayai sektor keuangan syariah dan industri halal nasional. Saat ini, Danantara menyiapkan investasi untuk proyek Kampung Haji yang mencapai Rp 20 triliun,” tutup Handi.