Jakarta (tutur.co.id) – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan Indonesia tidak membuat komitmen apa pun perihal akses lintas udara dengan Amerika Serikat (AS). Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 19 Mei 2026.
Dalam kesempatan itu, Sjafrie menegaskan hanya menandatangani Surat Pernyataan Minat Perizinan Lintas Udara (Letter of Intent Overflight Clearance), bukan sebuah surat komitmen untuk memberikan akses wilayah udara Indonesia. Sjafrie mengatakan letter of intent tersebut diteken di AS pada April lalu.
“Ini adalah letter of intent, bukan letter of commitment. Jadi, kami tidak bikin komitmen apa-apa dengan AS dalam hal udara, tidak. Kami mempertahankan konstitusi dan kami mempertahankan kita punya kepentingan nasional,” kata Sjafrie.
Letter of intent itu, menurut Sjafrie, yang pertama adalah menghormati integritas dan kedaulatan teritorial. Yang kedua, diperlukan mekanisme dan standing operating procedure kalau sama-sama disepakati dan tetap konsisten dengan hukum dari masing-masing negara.
“Ini sudah ada, kita kalau latihan kalau dia ada luka kita kembalikan,” ujarnya.
Di hadapan legislator bidang pertahanan, Sjafrie menceritakan permintaan terkait izin melintasi udara Indonesia disampaikan Menteri Perang AS Pete Hegseth dalam pertemuan bilateral di sela ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM) Plus 2025.
Menurut Sjafrie, mulanya dalam pertemuan itu, Hegseth menyatakan mendukung pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia. Hegseth disebut memahami bahwa Indonesia tidak berusaha ofensif, tetapi hanya mempertahankan diri jika diserang.
Kemudian, lanjut dia, Hegseth menyampaikan permintaan agar AS boleh melintasi wilayah udara Indonesia jika ada keperluan mendesak.
“Dia bilang begini, ini empat mata, ‘Pak Menhan, boleh tidak,’ ini saya anggap etis, ‘boleh tidak Amerika itu melintas wilayah Indonesia?’ (Itu) tahun 2025. ‘Boleh tidak melintas wilayah Indonesia apabila kami ingin melintas untuk keperluan-keperluan tertentu yang mendesak? Akan tetapi, kami akan ikuti peraturan yang Anda keluarkan’. Itu diucapkan secara lisan kepada saya,” terang Sjafrie.
Menhan tidak langsung menjawab permintaan Menteri Perang AS. “Saya jawab, ‘Pak Menteri, walaupun ada harapan, tetapi saya akan lapor kepada Presiden saya karena dia adalah panglima tertinggi dari Tentara Nasional Indonesia’, kata Sjafrie.
Dalam pertemuan yang sama, Sjafrie menyebut Menteri Perang AS juga meminta bantuan Indonesia untuk mencari dan memulangkan kerangka tentara AS yang gugur selama Perang Dunia II di Pulau Morotai, Maluku Utara.
Pada Februari 2026, Hegseth mengirimkan anak buahnya untuk menemui Sjafrie dan membawa surat usulan terkait izin melintasi wilayah udara Indonesia. Hegseth juga mengundang Sjafrie ke AS untuk membahas usulan tersebut.
“Membahas, bukan menentukan. Kemudian, dibahas lah tim itu. Akhirnya, bulan lalu saya ke AS kemudian kami menandatangani letter of intent, bukan komitmen,” ucap Sjafrie.
Ia lebih lanjut mengatakan, Kementerian Pertahanan RI tidak membuat komitmen izin lintas udara dengan AS. Ia pun menegaskan pihaknya berkomitmen mempertahankan konstitusi dan kepentingan nasional.
“Dan dalam defense cooperation (kerja sama pertahanan), kita ada prinsip mutual benefit (saling menguntungkan) dan mutual respect (saling menghormati),” ucapnya.
Sjafrie menyampaikan hal itu untuk meluruskan simpang siur isu izin lintas udara yang sempat berkembang di masyarakat pascaperjanjian Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) antara RI dan AS diteken pada April 2026.