Jakarta (tutur.co.id) — Hujan belum sepenuhnya reda, lumpur masih menempel di pematang sawah, dan petani di utara serta tengah Sumatera belum selesai menghitung kerugian. Bencana hidrometeorologi yang datang bertubi-tubi sejak akhir November 2025 bukan hanya menenggelamkan rumah dan jalan, tetapi juga meluluhlantakkan denyut sektor pertanian di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pemerintah tak menunggu situasi benar-benar pulih untuk bergerak. Kementerian Pertanian langsung membuka peta kerusakan dan menghitung ongkos kebangkitan. Angkanya tidak kecil. Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026, Kementan telah menyiapkan dana Rp1,49 triliun. Di luar itu, tambahan anggaran Rp5,1 triliun diajukan agar pemulihan tidak berjalan setengah-setengah.
Komitmen itu disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI pada Rabu 14 Januari 2026. Di hadapan wakil rakyat, Amran menegaskan pemerintah tidak ingin petani dibiarkan sendirian menghadapi dampak bencana.
“Kementerian Pertanian berupaya membantu memulihkan sektor pertanian di ketiga provinsi terdampak pasca bencana, baik dengan mengoptimalkan anggaran APBN 2026 yang tersedia maupun dengan mengusulkan anggaran tambahan apabila memungkinkan,” ujar Mentan Amran.
Anggaran Rp1,49 triliun yang sudah disiapkan bukan angka di atas kertas. Dana itu disusun untuk menyentuh langsung kebutuhan lapangan, mulai dari benih hingga alat mesin pertanian. Fokus utamanya adalah mengembalikan lahan yang masih bisa diselamatkan agar petani bisa segera menanam kembali.
“Alokasi anggaran APBN Kementerian Pertanian 2026 yang siap digulirkan untuk pemulihan pasca bencana mencapai Rp1,49 triliun, yang terdiri dari rehabilitasi lahan sawah ringan, sedang, dan irigasi sebesar Rp736,21 miliar, bantuan benih tanaman pangan Rp68,6 miliar, rehab kawasan perkebunan Rp50,46 miliar, serta penyediaan alsintan, pupuk, pupuk, pestisida Rp641,25 miliar,” sebut Mentan Amran.
Dana tersebut diprioritaskan untuk lahan sawah yang rusaknya masih tergolong ringan dan sedang. Pemerintah berharap, dengan rehabilitasi cepat, sawah-sawah ini bisa kembali produktif tanpa harus menunggu waktu terlalu lama. Namun untuk sawah yang rusak berat, ceritanya berbeda.
Amran menegaskan pemulihan lahan rusak berat tidak bisa ditangani sendirian oleh Kementerian Pertanian. Penataan ulang tata ruang dan perbaikan jaringan irigasi menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan keterlibatan kementerian lain. Kementerian ATR BPN dibutuhkan untuk penataan lahan, sementara Kementerian PUPR berperan dalam membenahi irigasi yang hancur.
Di luar anggaran yang sudah tersedia, Kementan menghitung kebutuhan tambahan sebesar Rp5,1 triliun agar pemulihan berjalan menyeluruh. Bagi Amran, pemulihan pertanian tidak boleh mengorbankan program prioritas yang sudah berjalan.
“Kebutuhan ini berasal dari pemulihan sektor pertanian di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang harus dilakukan secara menyeluruh di seluruh lokasi terdampak. Di sisi lain, program prioritas untuk menjaga pertanian berkelanjutan tetap harus berjalan,” kata Mentan Amran.
Tambahan anggaran itu dirancang untuk menutup celah yang belum terjangkau. Sebanyak Rp3,4 triliun diarahkan untuk rehabilitasi tambahan lahan sawah. Kawasan perkebunan membutuhkan Rp456,4 miliar. Bantuan benih hortikultura dialokasikan Rp19,1 miliar. Pakan ternak Rp262,8 miliar. Sarana dan prasarana pertanian Rp674,7 miliar. Sementara rehabilitasi bangunan dan fasilitas penunjang lainnya membutuhkan Rp291 miliar.
Agar rencana itu tak berhenti di meja rapat, Amran meminta dukungan politik dari DPR. Ia berharap Komisi IV DPR RI dapat mendorong percepatan pemulihan sektor pertanian di daerah bencana.
“Pada kesempatan ini kami memohon dukungan pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI untuk mendukung alokasi tambahan anggaran dalam rangka mempercepat pemulihan pasca bencana,” ujarnya.
Selain mengandalkan APBN, Kementan juga menggalang bantuan kemanusiaan. Dari internal Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Peduli, donasi sebesar Rp75 miliar berhasil dihimpun dan disalurkan ke wilayah terdampak.
“Bantuan tersebut telah kami kirimkan dalam tiga tahap bekerja sama dengan TNI AL, TNI AU, TNI AD, serta Polri,” ungkapnya.
Bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini meninggalkan luka panjang. Banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor menghantam daerah-daerah seperti Aceh Tamiang, Agam, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, hingga Tapanuli Selatan.
Data per 13 Januari 2026 menunjukkan skala kerusakan yang masif. Luas sawah terdampak mencapai 107.324 hektare. Dari jumlah itu, 56.077 hektare rusak ringan, 22.152 hektare rusak sedang, dan 29.095 hektare rusak berat. Tanaman padi dan jagung yang mengalami puso atau gagal panen tercatat mencapai 44,6 ribu hektare.
Kerusakan tidak berhenti di sawah. Lahan perkebunan non-sawit seperti kopi, kakao, dan kelapa dalam terdampak seluas 29.310 hektare. Hortikultura rusak di 1.803 hektare. Lebih dari 820 ribu ekor ternak dilaporkan mati atau hilang.
Infrastruktur pertanian ikut porak-poranda. Sebanyak 58 unit Rumah Potong Hewan rusak, 2.300 unit alsintan hilang, 74 Balai Penyuluhan Pertanian terdampak, tiga bendungan rusak, jaringan irigasi sepanjang 152 kilometer terputus, dan 820 unit jalan produksi mengalami kerusakan.
“Tentu data dampak bencana ini bersifat dinamis dan terus kami perbarui setiap hari melalui koordinasi intensif antara unit Eselon I Kementerian Pertanian dan dinas pertanian di daerah terdampak,” pungkas Mentan Amran.
Pemulihan pertanian Sumatera kini berpacu dengan waktu. Bagi petani, musim tanam tidak bisa menunggu lama. Bagi negara, menjaga dapur pangan tetap menyala adalah taruhan besar yang tidak boleh meleset.