Jakarta (tutur.co.id) — Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu bergantung pada stimulus konsumsi jangka pendek untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2026.
Meski ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal I-2026, Yusuf menilai penguatan sektor produksi dan percepatan investasi jauh lebih penting demi menjaga keberlanjutan pertumbuhan hingga akhir tahun.
Menurut dia, capaian pertumbuhan pada awal tahun lebih banyak ditopang faktor musiman seperti Ramadan dan Idulfitri serta akselerasi belanja pemerintah.
“Kalau pemerintah ingin menjaga pertumbuhan tetap kuat, pendekatannya tidak bisa lagi bertumpu pada stimulus konsumsi sesaat. Strategi kebijakan perlu bergeser menuju penguatan sisi produksi dan percepatan investasi,” ujar Yusuf, Jumat (8/5/2026).
Ia menilai kebijakan berbasis konsumsi hanya memberi efek sementara tanpa menciptakan kapasitas ekonomi baru yang lebih produktif.
Yusuf mencontohkan rencana pencairan gaji ke-13 bagi ASN, TNI, dan Polri pada Juni mendatang yang memang berpotensi menopang pertumbuhan ekonomi kuartal II-2026. Namun, dampak dorongan tersebut dinilai tetap bersifat temporer.
Karena itu, pemerintah diminta segera merealisasikan komitmen investasi senilai Rp540 triliun hasil kunjungan kerja luar negeri guna memperkuat Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).
Selain investasi, pembenahan sektor riil juga dinilai mendesak, terutama melalui penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan agar dunia usaha lebih agresif melakukan ekspansi.
Yusuf menyoroti mulai melandainya indeks PMI manufaktur sebagai sinyal bahwa pelaku usaha masih cenderung menahan ekspansi di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global.
Di sisi lain, pemerintah bersama Bank Indonesia juga diminta menjaga stabilitas inflasi agar daya beli masyarakat tidak kembali tertekan. Inflasi tahunan yang sempat menyentuh 4,76% pada Februari 2026 menunjukkan tekanan harga masih cukup tinggi.
Menurut Yusuf, target pertumbuhan ekonomi tahunan di kisaran 5,4%-5,6% masih realistis dicapai selama realisasi investasi berjalan, sektor manufaktur tetap terjaga, dan inflasi terkendali.
“Target itu masih mungkin dicapai, tetapi syaratnya pemerintah tidak mengulang pola kuartal pertama yang terlalu bertumpu pada pembakaran belanja di awal tahun,” tegasnya.