Jakarta (tutur.co.id) — Pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan lima pengusaha nasional di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Selasa (10/2/2026) malam, bukan sekadar agenda silaturahmi. Selama hampir empat jam—dari pukul 19.00 hingga 23.00 WIB—diskusi berlangsung tertutup namun sarat pesan: pemerintah dan konglomerat ingin berjalan seirama dalam membentuk arah ekonomi Indonesia ke depan.
Sehari setelah pertemuan itu, pasar modal merespons. Sejumlah saham yang terafiliasi dengan para pengusaha yang hadir kompak menguat. Pertanyaannya: apakah ini sekadar euforia pasar, atau cerminan ekspektasi baru terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo?
Indonesia Incorporated dan Tafsir Kolaborasi Negara–Pengusaha
Lima nama besar hadir dalam audiensi tersebut: Prajogo Pangestu (Barito Pacific Group), Anthony Salim (Salim Group), Franky O. Widjaja (Sinar Mas Group), Boy Thohir (Adaro Energy), dan Sugianto Kusuma alias Aguan (Agung Sedayu Group).
Menurut keterangan resmi, diskusi membahas kondisi ekonomi nasional, peluang pengembangan sektor strategis, serta pentingnya kolaborasi pemerintah dan dunia usaha melalui semangat Indonesia Incorporated. Prabowo menegaskan pembangunan industri harus berdampak langsung bagi rakyat, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat kemandirian bangsa.
Secara konseptual, gagasan Indonesia Incorporated menempatkan negara dan korporasi sebagai mitra strategis dalam mempercepat pembangunan. Namun dalam praktiknya, konsep ini selalu menyisakan ruang tanya: sejauh mana kolaborasi itu menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan korporasi?
Prabowo juga mendorong penguatan sektor riil dan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Para pengusaha menyatakan komitmen mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan, peningkatan gizi dan pendidikan anak, serta pembangunan industri nasional.
Narasi yang dibangun adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Namun publik tentu menunggu bagaimana komitmen itu diterjemahkan dalam kebijakan konkret—apakah dalam bentuk insentif fiskal, proyek strategis nasional, hilirisasi, atau reformasi regulasi.
Pasar Modal Bereaksi: Saham Grup Konglomerat Menguat
Sehari setelah audiensi Presiden Prabowo dengan konglomerat RI, pasar saham mencatat penguatan signifikan pada emiten-emiten yang terafiliasi dengan para tamu Hambalang.
Dari kelompok Prajogo Pangestu, saham PT Petrosea Tbk (PTRO) melesat 19,25%, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) naik 14,63%, PT Barito Pacific Tbk (BRPT) menguat 11,8%, dan PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA) melonjak 8%.
Sementara itu, saham yang terkait dengan Sugianto Kusuma (Aguan) seperti PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) sempat melesat 6,4% dan PT Citra Borneo Indah Tbk (CBDK) naik 5,6%.
Dari kubu Boy Thohir, saham PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) menguat 3,2%, PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) naik 1,38%, PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) bertambah 2,3%, dan PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) menguat 1,21%.
Grup Sinar Mas milik Franky Widjaja juga mencatatkan kenaikan, antara lain PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) naik 2,14%, PT SMART Tbk (SMAR) menguat 1,34%, dan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) naik 3,3%.
Dari kelompok Anthony Salim, saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) melonjak 12,9%, PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) naik 1,6%, PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) menguat 4,3%, dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) bertambah 0,92%. Saham Grup Bakrie seperti PT Darma Henwa Tbk (DEWA) dan PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) juga ikut terdorong, masing-masing naik 10,8% dan 6,6%.
Efek Psikologis dan Ekspektasi Kebijakan
Kenaikan saham-saham tersebut bisa dibaca sebagai efek psikologis pasar. Investor kerap menafsirkan kedekatan atau komunikasi intens antara penguasa dan pelaku usaha besar sebagai sinyal stabilitas kebijakan atau peluang proyek baru.
Dalam konteks ini, pasar mungkin melihat peluang percepatan proyek hilirisasi, pengembangan energi, infrastruktur, dan kawasan industri—sektor-sektor yang memang menjadi domain bisnis para konglomerat tersebut.
Namun dinamika ini juga membuka ruang refleksi. Di satu sisi, sinergi pemerintah dan pengusaha besar dibutuhkan untuk mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi lain, konsentrasi kekuatan ekonomi pada segelintir kelompok usaha kerap menjadi sorotan dalam isu kesenjangan dan keadilan ekonomi.
Bagi masyarakat luas—terutama pelaku UMKM dan pekerja—yang lebih penting bukanlah reli sesaat saham, melainkan dampak riil: apakah kolaborasi ini benar-benar menghadirkan lapangan kerja baru, harga pangan lebih stabil, akses pendidikan dan gizi yang lebih baik, serta peluang usaha yang lebih luas.
Menanti Implementasi Nyata
Audiensi Presiden Prabowo dengan para konglomerat RI di Hambalang dapat dipandang sebagai langkah awal konsolidasi kekuatan ekonomi nasional. Tetapi pasar dan publik akan menilai bukan dari pertemuan itu sendiri, melainkan dari kebijakan yang lahir setelahnya.
Apakah semangat Indonesia Incorporated akan melahirkan industri yang lebih berdaya saing dan berpihak pada rakyat? Ataukah hanya mempertegas relasi lama antara negara dan konglomerasi?
Di tengah penguatan saham dan optimisme pasar, pertanyaan itu tetap relevan. Sebab pada akhirnya, legitimasi kolaborasi negara dan korporasi bukan ditentukan oleh lonjakan harga saham, melainkan oleh sejauh mana kesejahteraan rakyat benar-benar meningkat.