Jakarta (tutur.co.id) — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mulai melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026. Survei ini menjadi upaya strategis pemerintah untuk memotret secara lebih akurat tingkat pemahaman dan akses keuangan masyarakat Indonesia, hingga ke level provinsi.
Pelaksanaan SNLIK 2026 ditinjau langsung melalui kegiatan witnessing di Perumahan BJI Danita, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (9/2/2026). Kehadiran pimpinan lembaga dalam kegiatan ini menegaskan pentingnya kualitas data sebagai fondasi perumusan kebijakan publik.
Pejabat Sementara (Pjs) Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menekankan bahwa pengawasan langsung merupakan bagian tak terpisahkan dari proses survei, guna memastikan data yang dihimpun benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan.
“Pada hari ini kita melakukan witnessing pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2026. Ini sangat penting dan selalu kita lakukan setiap tahun untuk memastikan proses pelaksanaan survei di daerah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan BPS, sehingga angka yang diperoleh benar-benar apa adanya,” ujar Friderica.
Bagi OJK dan LPS, SNLIK bukan sekadar kegiatan statistik rutin. Survei ini menjadi instrumen evaluasi utama untuk menilai sejauh mana berbagai program literasi dan inklusi keuangan—mulai dari edukasi perbankan, asuransi, hingga pasar modal—benar-benar menjangkau dan dipahami masyarakat.
Yang membedakan SNLIK 2026 dengan pelaksanaan sebelumnya adalah kedalaman data yang dihasilkan. Untuk pertama kalinya, indeks literasi dan inklusi keuangan akan tersedia hingga tingkat provinsi. Data ini dinilai krusial untuk mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam mempersempit kesenjangan literasi keuangan antardaerah.
“Angka tiap provinsi itu sangat penting, sehingga masing-masing daerah tahu posisinya ada di mana. Ini juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk merancang program yang lebih tepat sasaran,” kata Friderica, merujuk pada hasil diskusi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri.
Sampel Diperluas, Cermin Kondisi Nyata
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan, SNLIK 2026 menandai tahun ketiga kolaborasi BPS dan OJK, sekaligus tahun pertama keterlibatan penuh LPS. Kolaborasi ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas survei.
Jumlah responden melonjak signifikan, dari 10.800 orang pada tahun sebelumnya menjadi 75.000 responden pada 2026. Dengan cakupan tersebut, hasil survei dapat disajikan secara representatif di 38 provinsi di Indonesia.
“Dengan perluasan kolaborasi bersama LPS, jumlah sampel meningkat drastis. Ini memungkinkan kami menyajikan indeks literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat provinsi, sehingga gambaran yang dihasilkan jauh lebih komprehensif,” ujar Amalia.
Survei SNLIK 2026 dilaksanakan pada 26 Januari hingga 18 Februari 2026. Hingga awal Februari, progres pendataan telah mencapai 36%, dengan melibatkan 3.760 petugas survei yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Lebih dari Sekadar Angka
Di tengah pesatnya digitalisasi jasa keuangan dan maraknya produk finansial berbasis teknologi, literasi keuangan menjadi isu yang semakin mendesak. Rendahnya pemahaman masyarakat kerap berujung pada kerentanan terhadap penipuan, salah pengelolaan utang, hingga ketimpangan akses layanan keuangan formal.
Karena itu, hasil SNLIK 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai laporan statistik, melainkan menjadi alat koreksi kebijakan. Dengan peta literasi dan inklusi yang lebih detail, pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu merancang intervensi yang lebih manusiawi—menyentuh kelompok rentan, wilayah tertinggal, serta masyarakat yang selama ini berada di luar sistem keuangan formal.
Di sinilah tantangan sekaligus peluangnya: menjadikan data sebagai jembatan antara kebijakan dan kebutuhan riil masyarakat. SNLIK 2026 memberi fondasi awal. Implementasi kebijakan yang konsisten akan menentukan apakah literasi keuangan benar-benar tumbuh, atau sekadar tercatat dalam angka.