Jakarta (tutur.co.id) — Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memberikan tekanan nyata terhadap dunia usaha nasional. Kalangan industri menilai kondisi tersebut meningkatkan biaya produksi, memperbesar beban kewajiban valas, hingga mempengaruhi keputusan investasi di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, mengatakan pelaku usaha mulai memperkuat strategi mitigasi risiko guna menjaga stabilitas bisnis di tengah tekanan kurs.
Menurut Shinta, dampak paling terasa terjadi pada industri yang masih bergantung pada bahan baku impor dan pembiayaan berbasis dolar AS. Karena itu, perusahaan mulai meningkatkan penggunaan instrumen lindung nilai (hedging) serta melakukan penataan ulang struktur utang.
“Dari sisi antisipasi, memperkuat strategi manajemen risiko lebih komprehensif. Penggunaan instrumen lindung nilai terhadap fluktuasi nilai tukar ditingkatkan, disertai penataan struktur utang agar lebih seimbang,” ujar Shinta, Jumat (15/5/2026).
Selain penguatan manajemen risiko keuangan, perusahaan juga mulai melakukan efisiensi operasional melalui pengendalian belanja modal dan optimalisasi modal kerja agar arus kas tetap terjaga.
Shinta menambahkan sejumlah pelaku usaha kini mencoba melakukan diversifikasi pemasok dan mendorong substitusi impor guna mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku luar negeri. Namun, kemampuan industri domestik dalam menyediakan substitusi impor dinilai masih terbatas di banyak sektor.
Meski dunia usaha dinilai masih memiliki ruang adaptasi, tekanan eksternal yang semakin besar membuat proses penyesuaian bisnis berjalan tidak mudah. Karena itu, Apindo menilai koordinasi kebijakan antara pemerintah, otoritas moneter, dan sektor riil menjadi sangat penting.
“Dalam situasi tekanan eksternal cukup kuat dan ruang pelonggaran kebijakan relatif terbatas, sinergi antara kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil menjadi sangat krusial,” kata Shinta.
Berdasarkan data Bloomberg, rupiah di pasar spot pada Jumat (15/5/2026) melemah 67 poin atau 0,39% ke level Rp17.596 per dolar AS. Nilai tukar tersebut jauh di atas asumsi kurs APBN 2026 sebesar Rp16.500 per dolar AS.
Direktur PT Traze Andalan Futures, Ibrahim Assuaibi, menilai tekanan terhadap rupiah terutama dipicu meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Selat Hormuz.
Menurut Ibrahim, konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran membuat harga minyak mentah dunia bertahan tinggi di kisaran US$100 per barel dan memicu penguatan dolar AS secara global.
“Kita melihat pada saat libur, dua hari ini, memang suatu ujian bagi Indonesia. Ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas terutama adalah di Selat Hormuz, antara AS dengan Iran,” ujar Ibrahim.
Ia menambahkan ketegangan geopolitik turut diperparah oleh meningkatnya sensitivitas pasar terhadap jalur distribusi minyak dunia. Kondisi tersebut membuat harga energi naik dan mendorong pelemahan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.
Selain faktor geopolitik, pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping juga dinilai meningkatkan volatilitas pasar keuangan global.
Di sisi domestik, Ibrahim menilai ruang intervensi Bank Indonesia relatif terbatas selama periode libur panjang karena bank sentral hanya dapat melakukan intervensi melalui pasar internasional.
Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mendesak pemerintah dan Bank Indonesia segera memperkuat langkah mitigasi guna meredam tekanan nilai tukar rupiah.
Menurut Misbakhun, pelemahan rupiah berpotensi memicu imported inflation yang dapat meningkatkan biaya produksi dan harga barang konsumsi masyarakat.
“Kalau pelemahan rupiah ini tidak dimitigasi dengan cepat, dampaknya bisa langsung terasa ke biaya produksi, harga barang impor, sampai harga kebutuhan masyarakat,” ujar Misbakhun.
Komisi XI DPR meminta Bank Indonesia terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi terukur di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun pasar Surat Berharga Negara (SBN).
Selain itu, DPR juga mendorong optimalisasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) agar pasokan dolar AS di dalam negeri tetap terjaga di tengah meningkatnya tekanan global.
Misbakhun menekankan pentingnya koordinasi kebijakan fiskal dan moneter agar pelemahan rupiah tidak berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat maupun sektor industri padat karya.
“Momentum pertumbuhan ekonomi yang sudah terbangun ini harus dijaga bersama. Karena itu respons kebijakan tidak boleh lambat dan harus benar-benar terkoordinasi,” katanya.