New York (Tutur.co.id) – Upaya membuka kembali jalur pelayaran strategis Selat Hormuz melalui mekanisme internasional menghadapi jalan terjal. Rusia, China, dan Prancis dilaporkan menghalangi pengesahan resolusi Dewan Keamanan PBB yang berpotensi memberikan mandat penggunaan kekuatan untuk menjamin kebebasan navigasi di kawasan tersebut.
Mengutip laporan The New York Times yang bersandar pada sumber diplomatik dan pejabat senior PBB, draf resolusi itu memuat klausul penting yang memungkinkan negara anggota mengambil berbagai langkah, termasuk penggunaan kekuatan, untuk memastikan Selat Hormuz tetap terbuka bagi lalu lintas kapal internasional.
Usulan tersebut diajukan oleh Bahrain dan didukung sejumlah negara Teluk. Namun, setelah melalui perundingan tertutup selama berminggu-minggu, dokumen itu kini telah memasuki revisi keempat—menandakan masih tajamnya perbedaan pandangan di antara negara-negara anggota.
Pemungutan suara resmi dijadwalkan berlangsung pada Jumat, tetapi hasilnya masih belum dapat dipastikan. Dukungan dari tiga anggota tetap—Rusia, China, dan Prancis—menjadi faktor krusial, mengingat hak veto yang mereka miliki dapat menggagalkan resolusi tersebut.
Tak hanya di antara anggota tetap, sumber diplomatik juga mengungkapkan adanya perbedaan sikap di kalangan 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan, yang semakin memperumit peluang tercapainya konsensus.
Situasi ini berakar dari eskalasi konflik sejak 28 Februari, ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran, termasuk di ibu kota Teheran. Serangan tersebut memicu balasan dari Iran yang menyasar wilayah Israel serta fasilitas militer AS di Timur Tengah.
Ketegangan tersebut kemudian berdampak langsung pada Selat Hormuz—jalur vital yang dilalui sebagian besar ekspor minyak dan gas alam cair dunia. Gangguan terhadap jalur ini memicu blokade de facto, menekan pasokan energi global, serta mendorong lonjakan harga di pasar internasional.