Kuala Lumpur (Tutur.co.id) – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim kembali mengecam tindakan Israel yang menahan lebih dari 100 aktivis kemanusiaan dalam misi Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 menuju Jalur Gaza. Menurut Anwar, tindakan tersebut melanggar hak asasi manusia dan hukum internasional.
Dalam pernyataannya di Kuala Lumpur, Senin (18/5), Anwar mengatakan penahanan terhadap para aktivis memperlihatkan sikap sewenang-wenang Israel terhadap misi bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Ia menilai tindakan tersebut juga menjadi bentuk upaya membatasi akses bantuan ke Gaza.
“Tindakan terhadap misi bantuan kemanusiaan ini bukan saja melanggar hak asasi manusia dan hukum internasional, tetapi juga memperlihatkan kesewenang-wenangan rezim Zionis dalam menutup akses bantuan, membungkam suara kemanusiaan,” kata Anwar Ibrahim.
Anwar mengungkapkan bahwa dari lebih dari 100 aktivis yang ditahan, terdapat 16 warga negara Malaysia yang ikut diamankan Israel. Pemerintah Malaysia pun meminta jaminan keselamatan dan pembebasan segera seluruh aktivis yang terlibat dalam misi tersebut.
Ia menegaskan dunia internasional tidak boleh terus membiarkan tindakan terhadap rakyat Palestina maupun relawan kemanusiaan yang berusaha menyalurkan bantuan ke Gaza.
“Israel harus mempertanggungjawabkan tindakannya,” ujar Anwar.
Ini bukan pertama kalinya Anwar menyampaikan kritik keras terhadap tindakan Israel terkait misi flotilla kemanusiaan. Sebelumnya, ia juga sempat mengecam pencegatan kapal bantuan Gaza yang membawa aktivis dari sejumlah negara, termasuk warga Malaysia.
Pemerintah Malaysia disebut terus berkoordinasi dengan negara-negara sahabat untuk memastikan keselamatan para aktivis dan mendorong pembebasan mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia memang menjadi salah satu negara yang aktif menyuarakan dukungan terhadap Palestina di forum internasional.
Misi Global Sumud Flotilla 2.0 sendiri merupakan bagian dari upaya pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza yang masih menghadapi blokade dan konflik berkepanjangan. Dalam rombongan tersebut juga terdapat sejumlah aktivis dan wartawan dari berbagai negara, termasuk Indonesia.