Jakarta (tutur.co.id) — Pemerintah terus mempercepat transformasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna menciptakan entitas yang lebih sehat, efisien, dan kompetitif.
Hal tersebut disampaikan oleh Dony Oskaria usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Selasa (7/4/2026).
Dony menegaskan bahwa pemerintah menargetkan seluruh proses restrukturisasi BUMN rampung tahun ini, tidak hanya dari sisi waktu, tetapi juga secara fundamental.
“Restrukturisasi harus selesai tahun ini, dan yang terpenting adalah penyelesaiannya bersifat menyeluruh,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya peningkatan daya saing, pemerintah juga melakukan konsolidasi di sejumlah sektor strategis. Salah satunya melalui penggabungan perusahaan pengelola aset menjadi satu entitas yang lebih besar dan kompetitif.
Selain itu, sebanyak 15 perusahaan di sektor logistik akan dilebur menjadi satu perusahaan logistik nasional. Proses ini ditargetkan rampung dalam waktu dekat.
“Dalam satu bulan ke depan akan kami umumkan penggabungan 15 perusahaan menjadi satu perusahaan logistik nasional,” kata Dony.
Di sektor transportasi, pemerintah juga mendorong penguatan layanan publik, khususnya perkeretaapian. Sejumlah proyek elektrifikasi jalur kereta tengah disiapkan, termasuk rute Jakarta–Rangkas, Jakarta–Cikampek, dan Jakarta–Sukabumi.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat kinerja perusahaan kereta api nasional.
Pemerintah juga tengah merampungkan restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Menurut Dony, proses tersebut telah mencapai tahap akhir dan akan segera difinalisasi bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“Tinggal proses formal sebelum diumumkan,” ujarnya.
Terkait dinamika global, termasuk konflik di Timur Tengah, Dony menyebut kinerja BUMN secara umum masih stabil. Meski terdapat penurunan trafik di sektor penerbangan akibat pembatasan rute, dampaknya dinilai tidak signifikan secara keseluruhan.
Pemerintah menegaskan bahwa transformasi ini bertujuan memperkuat kinerja BUMN sekaligus memastikan layanan publik semakin optimal bagi masyarakat.