Jakarta (tutur.co.id) – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyambut baik gagasan Indonesia Incorporated yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR kemarin. Menurut Anin, sapaan akrab Anindya, konsep tersebut sangat penting untuk menyatukan kekuatan pemerintah, BUM, Swasta, UMKM, Koperasi dan investor dalam satu arah pembangunan nasional.
“Indonesia Incorporated harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, swasta, BUMN, koperasi, UMKM, dan tenaga kerja harus bergerak dalam satu orkestrasi. Kadin siap menjadi jembatan antara pemerintah dan dunia usaha untuk memastikan konsep ini terlaksana dengan baik,” kata Anin dalam keterangannya, Kamis 21 Mei 2026.
Dalam konteks industrialisasi, Kadin juga menilai pidato presiden kemarin telah memberikan sinyal kuat bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk negara lain. Tapi Indonesia harus naik kelas menjadi negara produsen, pusat hilirisasi, pusat manufaktur, dan bagian penting dari rantai pasok global.
Dan Anin menegaskan bahwa Kadin siap mendukung agenda hilirisasi, penguatan industri manufaktur, pengembangan kewirausahaan muda, pembiayaan UMKM, dan substitusi impor. Kadin juga siap bekerja sama dengan pemerintah dalam menciptakan pengusaha-pengusaha baru yang inovatif dan berdaya saing global.
“Kita harus memperkuat industri nasional. Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar. Kita harus mampu
memproduksi barang bernilai tambah, memperkuat merek nasional, dan membuka lapangan kerja berkualitas,” katanya.
Indonesia Incorporated sendiri merupakan konsep pembangunan ekonomi yang mengibaratkan negara sebagai satu korporasi besar yang dikelola dengan semangat kekeluargaan. Dalam konsep ini, pemerintah, dunia usaha (BUMN dan swasta), serta seluruh rakyat bersinergi dan bergotong royong untuk memajukan perekonomian dan menyejahterakan bangsa.
Berikut adalah poin-poin utama dari konsep tersebut adalah rakyat sebagai ‘pemegang saham’ yang memiliki hak atas kekayaan alam dan potensi negara. Selain itu juga terciptanya kolaborasi tanpa sekat dengan menghilangkan ego sektoral antar kementerian dan menyatukan seluruh elemen—mulai dari konglomerat besar hingga pelaku usaha mikro/UMKM—ke dalam satu ekosistem terpadu.
Tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab atas pembangunan, tetapi dunia usaha dan masyarakat juga didorong untuk aktif memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Fokus utamanya mencakup hilirisasi industri, digitalisasi, pertanian modern, serta sektor manufaktur hijau untuk menciptakan lapangan kerja dan daya saing yang tinggi di mata dunia.