Jakarta (tutur.co.id) — Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan Indonesia telah menerima investasi sebesar 1,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp23,66 triliun untuk pembangunan pabrik pendukung pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 50 gigawatt (GW).
Menurut Rosan, pembangunan pabrik tersebut ditargetkan rampung pada akhir tahun ini dan diharapkan mampu mendukung percepatan pengembangan PLTS di berbagai daerah, khususnya di desa-desa yang sudah memiliki jaringan distribusi listrik.
“Investasi sebesar 1,4 miliar dolar dengan kapasitas 50 gigawatt itu sudah masuk dan pembangunan pabriknya ditargetkan selesai akhir tahun ini. Produksi dalam negeri nantinya bisa digunakan untuk proyek percepatan PLTS,” ujar Rosan, seperti dilansir Antara, usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.
Rapat tersebut dipimpin oleh Prabowo Subianto dan membahas percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan (EBT). Hadir pula dalam pertemuan itu Bahlil Lahadalia, Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa, serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga membentuk satuan tugas (satgas) percepatan transisi energi yang dipimpin oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Prototipe PLTS di Madura
Selain pembangunan pabrik, Rosan menyebut Danantara saat ini telah mengembangkan prototipe PLTS berkapasitas 1 megawatt (MW) di Sumenep, Madura.
Prototipe tersebut akan ditinjau langsung oleh tim dari Kementerian ESDM dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebelum model proyek tersebut diperluas ke berbagai wilayah lain di Indonesia.
“Prototipe itu akan ditinjau dan dilihat langsung oleh tim, baik dari ESDM maupun Mendikti, untuk kemudian bisa di-roll out,” kata Rosan.
Skema Pembiayaan PLTS Desa
Rosan juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo meminta Danantara untuk mengkaji berbagai opsi pembiayaan guna mempercepat pembangunan PLTS di sejumlah desa di Indonesia.
Kajian tersebut mencakup kemungkinan kerja sama dengan lembaga domestik maupun pihak swasta yang memiliki teknologi di bidang panel surya dan sistem baterai.
“Bapak Presiden memberikan arahan agar pembangunan PLTS ini bisa dilakukan dengan beberapa opsi pendanaan. Kami diminta mempelajari strukturnya dengan melibatkan mitra dalam negeri maupun swasta yang memiliki teknologi solar dan baterai,” ujar Rosan.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat transisi menuju energi bersih sekaligus memperluas akses listrik berbasis energi terbarukan hingga ke wilayah pedesaan.