Jakarta (Tutur.co.id) – Pernyataan Saiful Mujani dalam sebuah acara halal bihalal dengan tajuk ‘Sebelum Pengamat Ditertibkan’ menjadi sorotan publik setelah ia menyampaikan pandangan tegas mengenai kepemimpinan dan batas toleransi dalam demokrasi dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam forum tersebut, Saiful Mujani menyampaikan pernyataan yang cukup lugas dan berani. Menurutnya, jika presiden tidak bisa mendengar masukan atau kritikan maka satu-satunya jalan adalah menjatuhkannya.
“Orang ini (Prabowo) tidak akan denge dan kita juga tidak bisa berharap pada orang-orang di DPR. Jadi tidak bisa dengan pemakzulan, maka alternatifnya bukan pada prosedur yang formal. Yang mungkin bisa gak kita konsoludasi menjatuhkan Prabowo,” kata Saiful Mujani yang kini beredar luas di berbagai platform media sosial, Minggu 05 April 2026.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa yang disorot bukan sekadar figur tertentu, melainkan standar kepemimpinan dalam sistem demokrasi.
Pernyataan Saiful Mujani memunculkan dua arus tafsir di tengah masyarakat. Sebagian kalangan menilai ini sebagai pandangan akademis yang sah dan penting. Dalam demokrasi, kekuasaan memang harus selalu bisa dikontrol.
Namun di pihak lain melihatnya sebagai pesan politik yang cukup tajam, apalagi jika dikaitkan dengan situasi politik terkini dan figur Prabowo. Bahkan tak sedikit yang menganggap sebagai salah satu usaha makar.
Hebohnya pernyataan Mujani ini juga tak lepas dari sikap Presiden Prabowo beberapa Waktu lalu. Orang No 1 di Indonesia ini mengaku sempat ingin menertibkan pengamat-pengamat yang mengkritik pemerintah.