Jakarta (tutur.co.id) – Penyedia indeks global MSCI Inc. kembali mempertahankan kebijakan “freeze” terhadap saham-saham Indonesia dalam hasil Semi-Annual Index Review (SAIR) yang diumumkan Selasa (12/5/2026) waktu New York atau Rabu dini hari WIB (13/5/2026).
Keputusan tersebut menunjukkan MSCI masih belum sepenuhnya puas terhadap implementasi reformasi pasar modal yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), khususnya terkait transparansi kepemilikan saham dan kualitas free float emiten domestik.
Dalam keputusan yang berlaku efektif mulai 29 Mei 2026 itu, MSCI tetap membekukan penambahan saham baru Indonesia ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI). MSCI juga mempertahankan pembatasan terhadap kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan Number of Shares (NOS) untuk saham-saham Indonesia.
Artinya, tidak ada emiten baru dari Bursa Efek Indonesia yang masuk ke indeks MSCI pada rebalancing Mei 2026.
Kebijakan freeze tersebut merupakan kelanjutan dari evaluasi sebelumnya terkait tingginya konsentrasi kepemilikan saham atau high shareholding concentration (HSC) pada sejumlah emiten besar Indonesia. MSCI menilai kondisi itu dapat mengurangi kualitas free float dan membatasi aksesibilitas investor institusi global.
Sejumlah saham seperti PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) masih berada dalam radar evaluasi MSCI akibat tingginya konsentrasi kepemilikan saham yang dinilai berpotensi mengganggu likuiditas riil di pasar.
Dalam laporan Reuters pada 21 April 2026, MSCI disebut memperpanjang evaluasi reformasi pasar modal Indonesia hingga Juni 2026. MSCI masih menunggu bukti efektivitas implementasi reformasi sebelum mencabut pembatasan terhadap saham-saham Indonesia.
Sebelumnya, OJK, BEI, dan KSEI telah menerbitkan aturan baru yang mewajibkan pelaporan pemegang saham di atas 1%. MSCI mengapresiasi langkah tersebut, namun menilai implementasi di lapangan masih membutuhkan waktu, konsistensi pengawasan, dan kepastian bahwa data kepemilikan saham benar-benar transparan serta mudah diverifikasi investor global.
Selain itu, MSCI juga menyoroti pentingnya peningkatan market accessibility Indonesia, terutama terkait transparansi beneficial ownership, kepastian likuiditas saham publik, serta konsistensi mekanisme penyesuaian free float.
MSCI menilai sejumlah saham Indonesia memiliki free float yang besar secara nominal, tetapi secara efektif terkonsentrasi pada kelompok investor tertentu sehingga membatasi likuiditas di pasar.
Pelaku pasar mengantisipasi potensi outflow dana asing pasif dari saham-saham yang terkena evaluasi HSC. Pasalnya, indeks MSCI menjadi acuan utama berbagai exchange traded funds (ETF) dan fund manager global dalam menentukan alokasi investasi di emerging markets.
Tekanan dari MSCI membuat regulator pasar modal Indonesia menghadapi tantangan besar. Di satu sisi, pemerintah dan BEI ingin menjaga daya tarik emiten besar domestik sebagai penopang kapitalisasi pasar. Namun di sisi lain, MSCI menuntut standar transparansi dan kualitas free float yang lebih tinggi agar pasar Indonesia tetap memenuhi prinsip aksesibilitas investor global.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar sebelumnya meminta investor tidak bereaksi berlebihan terhadap keputusan MSCI. OJK menilai reformasi yang sedang berjalan akan memperkuat kredibilitas pasar modal Indonesia dalam jangka panjang, meski berpotensi memicu tekanan jangka pendek terhadap arus modal asing.
Pelaku pasar menilai keputusan MSCI kali ini menjadi sinyal bahwa reformasi struktural pasar modal Indonesia belum sepenuhnya selesai. Investor asing kini menunggu apakah regulator Indonesia mampu membuktikan perbaikan kualitas free float dan transparansi kepemilikan saham dalam beberapa bulan mendatang.
MSCI dijadwalkan kembali mengevaluasi status aksesibilitas pasar Indonesia pada Juni 2026. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi penentu apakah kebijakan freeze terhadap saham-saham Indonesia akan dicabut, dipertahankan, atau justru diperketat lebih lanjut.