Jakarta (Tutur.co.id) – Di tengah memanasnya situasi di Timur Tengah, sebuah pertemuan berlangsung tenang di Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026). Namun, dari ruang tamu kediaman Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, percakapan yang terjadi menyentuh isu besar: konflik Iran dan peluang Indonesia mengambil peran strategis.
Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, datang membawa pesan langsung dari Teheran. Pertemuan itu tak sekadar kunjungan diplomatik biasa, melainkan diskusi mendalam mengenai perkembangan terbaru di Iran dan kemungkinan kontribusi Indonesia dalam mendorong penyelesaian konflik.
Usai pertemuan, Kalla mengungkapkan bahwa Dubes Iran memaparkan kondisi terkini yang dihadapi negaranya, termasuk dampak kemanusiaan yang memprihatinkan.
“Dalam pembicaraan dan kunjungan Dubes Iran, telah disampaikan situasi terakhir yang terjadi di Iran dan juga perlawanan rakyat Iran serta korban yang dicapai oleh kebanyakan sipil seperti anak sekolah dan sebagainya,” ujar Kalla.
Pernyataan itu menggambarkan bahwa konflik yang terjadi tidak hanya berkutat pada dinamika militer dan politik, tetapi juga menyentuh sisi paling rentan: warga sipil, termasuk anak-anak sekolah.
Lebih jauh, Kalla menyebut bahwa Iran berharap adanya dukungan dari umat Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia. Ia menegaskan bahwa pada prinsipnya masyarakat dan Pemerintah Indonesia konsisten mendukung upaya perdamaian sebagai jalan keluar utama.
Dalam konteks itu, muncul nama Presiden RI saat ini, Prabowo Subianto. Kalla menyampaikan kesiapan kepala negara apabila diminta berperan sebagai penengah.
“Presiden Prabowo siap untuk menjadi penengah dalam konflik ini. Namun tentu dibutuhkan persetujuan kedua belah pihak. Ini hal yang selalu dipikirkan oleh mereka,” katanya.
Meski peluang tersebut terbuka, Kalla menekankan bahwa langkah mediasi bukan perkara sederhana. Semua masih harus dibicarakan lebih lanjut dengan pemerintah dan sangat bergantung pada kesediaan seluruh pihak yang terlibat dalam konflik.
Pertemuan itu juga dihadiri oleh mantan Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaluddin, menambah bobot diskusi yang berlangsung.
Dari Jakarta, sinyal diplomasi itu kini mengarah jauh ke kawasan yang tengah bergolak. Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia ingin terlibat, tetapi apakah semua pihak siap membuka ruang bagi jalan damai yang ditawarkan.