Jakarta (tutur.co.id) — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir kuartal I-2026 mencatatkan defisit yang cukup lebar. Di hadapan DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan defisit APBN per 31 Maret 2026 mencapai Rp240,1 triliun atau setara 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Purbaya menjelaskan, defisit tersebut terjadi karena realisasi belanja negara tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan pendapatan negara. Hingga akhir Maret, pendapatan negara tercatat sebesar Rp574,9 triliun atau naik 10,5% secara tahunan (year-on-year), sementara belanja negara mencapai Rp815 triliun atau melonjak 31,4%.
“Dengan demikian defisit APBN sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB. Ketika ada defisit, masyarakat tidak perlu kaget karena anggaran kita memang didesain defisit,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (6/4/2026).
Pendapatan negara tersebut ditopang oleh penerimaan pajak sebesar Rp394,8 triliun yang tumbuh 20,7%. Sementara itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai justru turun 12,6% menjadi Rp67,9 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga mengalami penurunan 3% menjadi Rp112,1 triliun.
Di sisi belanja, pemerintah pusat menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp610,3 triliun atau tumbuh 47,7%. Adapun transfer ke daerah tercatat Rp204,8 triliun atau sedikit menurun 1,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Purbaya menegaskan, lonjakan belanja negara bukan tanpa alasan. Pemerintah secara sengaja mempercepat penyerapan anggaran agar dampak ekonomi bisa dirasakan lebih merata sepanjang tahun.
“Belanja negara tumbuh tinggi 31,4% year-on-year. Kalau ditanya kenapa lebih cepat, karena memang kita ingin belanja bisa terealisasi merata sepanjang tahun sehingga dampak ekonominya lebih signifikan,” jelasnya.
Strategi ini, menurutnya, mulai menunjukkan hasil awal yang positif dan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.
Di tengah tekanan global dan ketidakpastian yang masih tinggi, pemerintah memilih memanfaatkan instrumen fiskal secara lebih agresif untuk menjaga momentum pertumbuhan, meski konsekuensinya adalah pelebaran defisit dalam jangka pendek.